Sejumlah Jalan dan Sekolah di Aceh, Sumut, Sumbar Belum Pulih Dampak Bencana

Sejumlah infrastruktur seperti jalan hingga bangunan sekolah di Sumatra belum pulih dampak dari bencana di wilayah tersebut beberapa bulan lalu.  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebagian jalan daerah di DI Aceh dan Sumatra Utara masih belum terhubung.

Jalan daerah yang belum terhubung adalah jalan provinsi di Serambi Mekkah dan Sumatra Utara. Akses antara kabupaten di kedua provinsi tersebut masih terputus.

"Kalan provinsi yang masih belum tersambung adalah antara Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Gayo Lues di DI Aceh dan jalan menuju Kabupaten Tapanuli Utara," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/5).

Sedangkan jalan nasional dan provinsi di Sumatera Barat telah terhubung. Namun Tito mengatakan infrastruktur penunjang konektivitas di Sumatra Barat saat ini masih bersifat sementara, khususnya terkait jembatan.

Ini karena sebagian jembatan di Sumatera Barat masih menggunakan jembatan dengan rangka baja ringan portabel atau bailey, jembatan bongkar-pasang dengan baja pracetak, dan jembatan gantung.

"Seluruh jembatan di Sumbar telah beroperasi secara fungsional untuk kegiatan mobilitas. Namun ada jembatan milik pemerintah daerah yang belum diperbaiki," katanya.

Tito mengatakan total kegiatan perbaikan pasca bencana di DI Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp 100,16 triliun yang berasal dari anggaran negara.

Anggaran terbanyak akan dikucurkan pada tahun ini atau senilai Rp 38,9 triliun. Sementara itu, mayoritas anggaran akan dikeluarkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau sekitar Rp 69 triliun selama tiga tahun ke depan.

Anggaran penanganan bencana di tiga provinsi untuk tahun ini telah disetujui oleh DPR. Karena itu, kesiapan anggaran penanganan bencana kini dalam proses penyiapan oleh Kementerian Keuangan.

Tak hanya itu, Tito mengatakan lebih dari 1.800 sekolah di bagian utara Pulau Sumatra belum ditangani sama sekali pasca bencana banjir dan longsor akhir 2025.

Total sekolah yang terdampak dari bencana banjir dan longsor mencapai 4.922 unit. Adapun jumlah sekolah yang akan ditangani pada tahun ini mencapai 3.084 unit.

"Bukan berarti sekitar 1.000 sekolah kami diamkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan kerja sama lagi untuk rencana pembangunan sekolah tersebut," kata Tito.

Total anggaran yang dikeluarkan Kemendikdasmen dalam menangani 3.084 sekolah mencapai Rp 2 triliun. Dengan kata lain, rata-rata anggaran dalam program perbaikan sekolah tahap pertama tersebut hampir Rp 650 juta per sekolah.

Menurutnya, anggaran penanganan bencana Sumatra bidang pendidikan masih tersedia sekitar Rp 1,85 triliun yang belum digunakan. Alhasil, sekolah yang belum masuk dalam rencana perbaikan Kemendikdasmen saat ini dapat menikmati anggaran perbaikan hingga Rp 1,03 miliar per sekolah.

Anggaran tambahan untuk perbaikan sekolah di bagian utara Pulau Sumatra telah masuk dalam rencana induk anggaran. Dokumen tersebut kini menunggu persetujuan dari DPR dan pemerintah.

"Setelah mendapatkan persetujuan, Menteri Keuangan nanti bisa mengalokasikan untuk sekolah yang belum masuk dalam program," katanya.