Pemprov DKI Perkuat Restorasi Ekosistem Pesisir dan Perairan Jakarta

Ekosistem pesisir dan perairan Jakarta masih menghadapi tekanan besar akibat pencemaran limbah domestik, sampah laut, hingga padatnya aktivitas perkotaan. 

Di tengah berbagai tantangan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat langkah pemulihan kawasan pesisir melalui restorasi mangrove dan perlindungan ekosistem pantai. Upaya ini untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat ketahanan ekologis Ibu Kota.

Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menunjukkan, hasil pemantauan pada 16 titik kawasan mangrove di wilayah pesisir dan kepulauan sepanjang 2025 mencatat Nilai Akhir Kesehatan (NAK) berada pada kisaran 5,7–6,9 atau masuk kategori sedang. Sementara tingkat kerusakan pohon tercatat sebesar 10,7 persen.

Meski menghadapi tekanan lingkungan, kawasan mangrove Jakarta tetap menjadi benteng alami yang sangat penting bagi ekosistem pesisir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, luas mangrove Jakarta mencapai sekitar 608 hektare yang tersebar dari wilayah pesisir daratan hingga kepulauan. 

Kawasan ini berperan sebagai habitat berbagai biota, pelindung pantai dari abrasi, sekaligus penjaga keseimbangan lingkungan di tengah perkembangan kota yang terus bergerak dinamis.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan, tekanan terhadap mangrove pesisir masih didominasi pencemaran sampah domestik dan sampah kiriman dari hulu sungai.

“Gangguan pada ekosistem mangrove pesisir sebagian besar disebabkan oleh pencemaran sampah domestik dan sampah kiriman dari hulu sungai yang terbawa gelombang pasang,” ujar Dudi kepada Katadata, Jumat (22/05).

Gangguan ekosistem juga dipengaruhi aktivitas satwa liar seperti monyet ekor panjang, serta cuaca ekstrem yang memengaruhi kawasan pesisir. Di wilayah kepulauan, tekanan ekologis juga datang dari sampah laut saat rob, tumpahan minyak kapal, hingga angin kencang yang merusak vegetasi.

Tekanan pencemaran tak hanya memengaruhi mangrove, tetapi juga kualitas pesisir dan perairan Teluk Jakarta. Menurut Dudi, kawasan ini menerima limpasan dari sedikitnya 13 daerah aliran sungai (DAS) yang membawa limbah domestik, limpasan air hujan, hingga aktivitas industri dari Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Data Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan volume sampah laut yang terdampar di pesisir dan Pantai Utara Jakarta sepanjang 2025 mencapai 584,55 ton. Sampah ditemukan di sejumlah titik seperti Muara Kali Adem, Greenbay Pluit, Pantai Mutiara, Muara Baru, Kali Baru, Pantai Cilincing, hingga Muara Kepu.

Dudi menilai tekanan pencemaran tersebut telah memengaruhi kualitas ekologis pesisir Jakarta secara sistemik.

“Pengaruh pencemaran limbah domestik, sampah laut, dan aktivitas perkotaan terhadap kondisi pesisir Jakarta saat ini tergolong sangat besar dan sudah memengaruhi kualitas ekologis Teluk Jakarta secara sistemik,” jelasnya.

Sementara itu, ahli tata kota, Nirwono Joga menilai pemulihan ekosistem pesisir Jakarta perlu dilakukan secara terintegrasi karena kawasan Pantai Utara Jakarta memiliki tantangan tata ruang, kepemilikan lahan, serta tekanan lingkungan yang saling berkaitan.

“Pemerintah DKI harus memiliki semacam rencana induk penataan kawasan pesisir pantai utara Jakarta,” ujar Nirwono kepada Katadata, Senin (25/05).

Menurutnya, restorasi pesisir juga perlu menempatkan pendekatan berbasis alam sebagai strategi jangka panjang agar perlindungan kawasan tidak hanya bertumpu pada penanganan jangka pendek.

“Jangka panjang penyelesaian secara alami, penanaman hutan mangrove, tanaman tepi pantai, menjadikan benteng alami, itu jauh lebih berkelanjutan,” urainya.

RIP-Kehati 2025-2029

Merespons kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan perlindungan keanekaragaman hayati dan ketahanan ekosistem pesisir sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan menuju Kota Global 2055.

Strategi restorasi dijalankan melalui lima pilar utama, yakni perlindungan dan rehabilitasi mangrove, pengendalian pencemaran dan perlindungan habitat, edukasi dan partisipasi masyarakat, penguatan sistem data dan pemantauan, serta tata kelola lintas lembaga.

Pemprov DKI Jakarta juga telah memiliki Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP-Kehati) 2025–2029 sebagai acuan strategis. Program ini mencakup rehabilitasi mangrove, perlindungan habitat pesisir, pengendalian sampah laut, peningkatan kualitas perairan, penguatan kolaborasi multipihak, hingga integrasi data.

Menurut Dudi, pemulihan ekosistem pesisir membutuhkan komitmen lintas sektor agar dampaknya berjalan lebih berkelanjutan.

“Pencapaian implementasi dari prioritas tersebut membutuhkan komitmen berbagai pihak terkait baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha, sesuai dengan kewenangannya,” tuturnya.

Di tengah urbanisasi dan pencemaran yang terus meningkat, restorasi pesisir Jakarta menjadi pekerjaan mendesak. Upaya ini tak hanya penting untuk menjaga biodiversitas perairan, tetapi juga mencegah degradasi ekosistem agar daya dukung lingkungan DKI Jakarta tetap terjaga.