WTP Kesembilan Beruntun, DKI Cetak Rekor Sertifikasi Aset Rp102 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.

Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diraih Pemprov DKI di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan, pengelolaan aset, serta sistem pengendalian internal.

“Capaian WTP ini menjadi dasar penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami akan memperkuat sistem pengendalian internal, pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi sistem pemerintahan berbasis digital agar tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Perolehan opini WTP merupakan bagian dari proses berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” kata Dhany, kepada Katadata.co.id, Selasa (9/6). 

Adapun, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah tingginya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK. Capaian Pemprov DKI bahkan telah melampaui rata-rata nasional, yakni mencapai 85%.

Menurut Dhany, penyelesaian rekomendasi BPK telah menjadi indikator kinerja seluruh perangkat daerah. Karena itu, setiap temuan tidak hanya ditindaklanjuti oleh satu instansi, melainkan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Inspektorat juga secara rutin melakukan pemantauan dan pendampingan agar setiap rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Langkah ini dinilai penting karena tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengamanan Aset Jadi Fokus

Selain memperkuat pengawasan keuangan, Pemprov DKI Jakarta juga fokus pada pengamanan aset daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah percepatan sertifikasi aset tanah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional. Hasilnya, Pemprov DKI mencatatkan rekor nasional dengan menerbitkan 3.922 sertifikat aset daerah yang memiliki estimasi nilai sekitar Rp102 triliun. Capaian tersebut bahkan mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia sebagai sertifikasi aset daerah terbanyak di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mempercepat penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang kepada pemerintah. Melalui kerja sama dengan BPN, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang 2025 Pemprov DKI Jakarta berhasil menerima aset fasos-fasum senilai Rp2,52 triliun.

Perbaikan tata kelola keuangan juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan yang lebih terintegrasi.

Selain itu, Inspektorat menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam melakukan review laporan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko di setiap perangkat daerah.

Di samping itu, upaya lainnya dilakukan melalui pelaksanaan probity audit terhadap berbagai kegiatan strategis daerah. Audit ini bertujuan memastikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berlangsung secara transparan, kompetitif, dan sesuai regulasi.

Meski berhasil mempertahankan opini WTP, pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun lalu tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Dhany menyebut berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pembiayaan APBD, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

Sebagai respons, pemerintah daerah melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemutakhiran basis data perpajakan, penguatan pengawasan transaksi usaha, hingga pemanfaatan skema pembiayaan kreatif (creative financing) berbasis aset daerah.

Di saat yang sama, efisiensi belanja juga diperkuat dengan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Bagi masyarakat, opini WTP tidak hanya menjadi indikator keberhasilan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, opini tersebut mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang pada akhirnya berdampak terhadap pelayanan publik.

Penguatan pengendalian pada sisi pendapatan membantu meminimalkan kebocoran penerimaan daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah. Sementara dari sisi belanja, pengawasan yang lebih ketat mendorong kualitas pembangunan yang lebih baik serta memastikan program bantuan sosial dan subsidi tersalurkan secara tepat sasaran.

Dengan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik menjadi semakin besar.

Ke depan, Pemprov DKI menargetkan capaian yang lebih tinggi dengan meningkatkan tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK hingga 90 persen, memperluas digitalisasi aset daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, serta melanjutkan probity audit pada proyek-proyek strategis.

Jika target tersebut tercapai, Pemprov DKI berpeluang mencatatkan opini WTP untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut tidak hanya merefleksikan ketertiban administrasi keuangan, tetapi juga kematangan tata kelola pemerintahan daerah.