Antrean Haji Turun Jadi 26 Tahun, Prabowo Minta Masa Tunggu Dipersingkat Lagi

Muhamad Fajar Riyandanu
17 Juni 2026, 21:29
Jamaah haji dari berbagai negara melaksanakan Tawaf Ifadah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Minggu (31/5/2026). Jamaah haji dari berbagai negara kembali memadati Masjidil Haram untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji yakni Tawaf Ifadah, Sai dan Ta
ANTARA FOTO/Citro Atmoko/sgd/foc.
Jamaah haji dari berbagai negara melaksanakan Tawaf Ifadah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Minggu (31/5/2026). Jamaah haji dari berbagai negara kembali memadati Masjidil Haram untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji yakni Tawaf Ifadah, Sai dan Tahalul.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah mencari terobosan untuk memperpendek masa tunggu keberangkatan haji meski pemerintah telah menurunkan antrean menjadi maksimal 26 tahun di sejumlah daerah.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, setelah mengikuti rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (17/6).

Irfan Yusuf menyampaikan bahwa Prabowo menginstruksikan penurunan masa tunggu haji masih perlu ditingkatkan. Ia mengatakan pemerintah saat ini dapat menekan masa tunggu keberangkatan yang sebelumnya mencapai 35 hingga 40 tahun di sejumlah daerah.

Irfan mencontohkan masa tunggu di Sulawesi Selatan yang sempat mendekati 50 tahun kini dapat dipersingkat menjadi maksimal 26 tahun.

“Bagi presiden masih belum memuaskan, beliau berpikir untuk bagaimana caranya agar bisa lebih cepat lagi. Dan kami dari Kementerian dan DPR pasti harus berpikir keras untuk mewujudkan itu,” kata Irfan Yusuf setelah pertemuan dengan Prabowo.

Kepala Badan Penyelenggara Haji 2024-2025 itu menyebut rata-rata jemaah yang berangkat pada tahun ini berasal dari kelompok pendaftar dengan masa tunggu sekitar 13 hingga 14 tahun.

Rapat evaluasi penyelenggaraan haji kali ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Selain itu, turut serta Ketua Tim Koordinator Pengawas Haji DPR Sekaligus Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Cucun mengatakan dalam pertemuan tersebut ia melaporkan hasil pengawasan terhadap mekanisme keberangkatan jemaah, termasuk penerapan sistem imigrasi yang dinilai semakin efektif dalam mencegah keberangkatan jemaah ilegal. Selain itu, Cucun turut melaporkan capaian peningkatan kualitas layanan akomodasi jamaah.

Salah satu peningkatan layanan yang dimaksud yakni menempatkan sekitar 17 ribu jemaah haji reguler di zona 1 Madinah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Cucun berpedapat, penempatan tersebut memungkinkan jemaah menginap di hotel-hotel berbintang lima dengan jarak yang dekat dari Masjid Nabawi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan juga menyasar pada konsumsi bagi jemaah haji.

Ia menyebut Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan negosiasi dengan para kemitraan di Arab Saudi sehingga pilihan menu makanan yang disajikan kepada jemaah menjadi lebih sesuai dengan Jemaah Indonesia.

“Kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya nasinya keras, kalau kemarin sudah lebih adaptif lagi, ramah dengan orang Indonesia karena berasnya kami kirim dari Indonesia,” ujar Cucun.

add katadata as preferred source
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...