Prabowo Bentuk Satgas Akademisi, Apa Bedanya dengan BRIN?

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Akademisi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Rencana itu awalnya disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, saat Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada 29 Juni lalu.

Satgas ini akan menjadi wadah kolaborasi yang menghimpun guru besar, peneliti dari perguruan tinggi, serta peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam satu tim yang fokus mengerjakan tema-tema strategis sesuai kebutuhan pemerintah.

Brian menjelaskan pembentukan Satgas Akademisi dilatarbelakangi kebutuhan untuk menghadirkan kontribusi riset dan inovasi secara lebih terarah terhadap program-program strategis nasional. Satgas akan dibentuk berdasarkan topik tertentu sehingga para peneliti lintas institusi dapat bekerja bersama dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pemerintah.

“Intinya adalah untuk percepatan. Jadi beberapa orang guru besar, peneliti, BRIN, dan perguruan tinggi nantinya akan bekerjasama dalam satu topik, supaya tidak terlalu luas,” kata Brian di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/7).

Penjelasan serupa disampaikan Kepala BRIN Arif Satria. Ia mengatakan koordinasi antara BRIN dan Kemendiktisaintek telah mulai berjalan erat, hal ini mencakup penyusunan Peta Jalan Riset Indonesia 2026–2045 yang dijadwalkan diluncurkan pada Agustus mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Teknologi.

Arif mengatakan peta jalan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan tema-tema riset prioritas nasional. Setelah arah riset ditetapkan, pemerintah akan membentuk kelompok-kelompok riset atau Satgas yang bertugas mengawal proyek strategis sesuai bidangnya.

Ia menyebut, pembentukan Satgas bukan berarti BRIN tidak lagi menjalankan fungsi riset nasional. BRIN tetap memiliki agenda riset sendiri, tetapi pelaksanaan proyek-proyek strategis membutuhkan tambahan talenta dari berbagai perguruan tinggi agar kapasitas penelitian nasional semakin terarah. Model kolaborasi tersebut juga ditujukan untuk menghindari tumpang tindih penelitian.

“BRIN juga selalu menggandeng perguruan tinggi untuk riset bersama. Ini harus disinergikan supaya tidak ada overlap riset,” kata Arif pada kesempatan serupa.

Arif mencontohkan, Satgas dapat dibentuk untuk proyek pengembangan satelit dengan melibatkan peneliti kampus yang memiliki keahlian di bidang antariksa. Pendekatan serupa juga akan diterapkan pada riset bawang putih, pengembangan teknologi nuklir untuk energi, kesehatan, dan pangan, maupun bidang strategis lainnya.

Para akademisi yang memiliki kompetensi sesuai tema akan digabungkan dengan peneliti BRIN dalam satu tim sehingga pengalaman, fasilitas, dan sumber daya manusia dari kedua pihak dapat dimanfaatkan secara bersama.

“Kami juga akan gandeng orang-orang kampus, siapa yang punya perhatian di situ, gabung bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan Satgas itu,” ujar Arif.

Menurut Arif, pemerintah juga menyiapkan skema pendanaan bersama bagi Satgas Akademisi. Pendanaan akan berasal dari Kemendiktisaintek maupun BRIN. Proposal pendanaan untuk proyek riset kedua institusi telah disiapkan, sedangkan tim pelaksana akan dibentuk secara kolaboratif.

Meski struktur organisasi Satgas masih dibahas, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah bidang yang menjadi prioritas. Fokus riset diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, antara lain ketahanan pangan, energi, lingkungan, sumber daya air, kesehatan, perumahan, industri antariksa, serta pengembangan teknologi nuklir.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat riset di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), serta teknologi genomik untuk pengembangan pangan.

Pembentukan Satgas Akademisi diharapkan dapat mengoptimalkan intensitas riset dasar, riset terapan, hingga teknologi tepat guna agar dapat berjalan terintegrasi untuk mempercepat realisasi berbagai program strategis nasional. “Karena masyarakat butuh teknologi yang tepat guna yang harus segera diimplementasikan. Tapi di satu sisi, pemerintah juga butuh teknologi maju untuk bisa mengawal berbagai projek-projek strategis.