Mengapa Mahfud MD menilai pengalihan kasus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejagung sebagai bentuk ‘kompromi dari perang proksi’ dan bukan penegakan hukum yang konsisten?

Mahfud berpendapat bahwa pengalihan tersebut dilakukan untuk mengaburkan jalannya penyidikan, karena tidak mengikuti prosedur standar. Ia melihat langkah itu sebagai upaya politisi atau pihak berkepentingan memanipulasi proses hukum demi melindungi atau menyingkirkan lawan politik, bukan demi menegakkan keadilan. Dengan mengalihkan penanganan ke Kejagung, kemungkinan besar kasus akan dibatasi pada tersangka yang sudah ditetapkan sehingga ruang gerak penyelidikan menjadi sempit, yang menandakan adanya kompromi dalam persaingan proksi politik.

Apa dua kemungkinan skenario yang diuraikan Mahfud MD terkait hasil pengalihan perkara Febrie, dan apa implikasinya terhadap penetapan tersangka?

Skenario pertama, Kejagung melokalisasi perkara sehingga hanya Febrie dan Don Ritto yang tetap menjadi tersangka, menghalangi munculnya tersangka baru. Skenario kedua, pengadilan dapat mengabulkan praperadilan Febrie karena penetapan tersangka tidak melalui pemeriksaan formal, sehingga kasusnya dapat dibatalkan. Mahfud menilai skenario kedua kecil karena biasanya praperadilan memerlukan bukti kuat, namun tetap membuka peluang bahwa proses penetapan tersangka yang tidak memenuhi prosedur KUHAP dapat dibatalkan, mengurangi konsekuensi hukum bagi Febrie.

Mengapa Mahfud MD menyatakan bahwa pengalihan penyidikan dari Polri ke Kejagung tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan regulasi KPK?

Menurut Mahfud, pelimpahan perkara hanya sah bila tersangka telah diperiksa dan ada minimal dua alat bukti, sesuai KUHAP. Dalam kasus Febrie, tersangka belum menjalani pemeriksaan penyelidikan maupun penyidikan, sehingga syarat formil dan materiil belum terpenuhi. Selain itu, pengalihan semacam itu tidak diatur dalam hukum acara pidana Indonesia; otoritas yang berhak mengambil alih penyidikan hanyalah KPK sebagaimana diatur UU No 19/2019. Karena prosedur tersebut tidak diikuti, Mahfud menilai pengalihan ke Kejagung melanggar aturan yang berlaku.

Mahfud Nilai Pengalihan Kasus Eks Jampidsus Febrie Banyak Ranjau Politik

Oleh Andi M. Arief

13 Juli 2026, 13:21

ANTARA FOTO/Fauzan/bar

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah sarat dengan ranjau politik.

Mahfud menjelaskan hal tersebut tercermin dari pengalihan penanganan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung akhir pekan lalu, Sabtu (11/7). Menurutnya, pengalihan tersebut disinyalir sebagai langkah untuk mengaburkan perkara.

"Pengalihan perkara ini adalah bentuk kompromi dari perang proksi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten," kata Mahfud dalam kanal Youtube "Terus Terang" miliknya yang dikutip Senin (13/7).

Mahfud menyebutkan setidaknya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dari pengalihan perkara tersebut. Pertama, Kejagung akan melokalisasi perkara agar jangkauan terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan.

Sejauh ini, Kepolisian telah menetapkan dua tersangka dalam tiga kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yakni Febrie dan Don Ritto. Mahfud menilai penyerahan kasus tersebut akan digunakan Kejagung agar tidak menghasilkan tersangka lain.

Kedua, peniadaan tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat Febrie. Mahfud menekankan kemungkinan terjadinya skenario kedua kecil lantaran Febrie harus mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangkanya dan pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut.

Mahfud menilai proses penetapan tersangka terhadap Febrie tidak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab, Febrie belum melalui proses pemeriksaan dalam masa penyelidikan maupun penyidikan oleh Kepolisian.

"Febrie mungkin saja menang dalam proses praperadilan karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa. Kemudian, kasusnya dialihkan, bukan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung," katanya.

Mahfud menjelaskan, berdasarkan ketentuan KUHAP, pelimpahan perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum hanya dapat dilakukan setelah syarat formil dan materiil terpenuhi, termasuk tersangka telah diperiksa dan terdapat sedikitnya dua alat bukti. Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi dalam perkara dugaan korupsi eks Jampidsus.

Ia menyatakan mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mahfud mengatakan, pengambilalihan penyidikan memang dimungkinkan, tetapi hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Sebelumnya, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri Totok Suharyanto mengatakan penetapan tersangka terhadap Febrie dan Don telah melalui proses gelar perkara yang dilakukan penyidik. Sebanyak 15 orang saksi, dua ahli, dan barang bukti dari penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi dasar penetapan tersangka.

Febrie disangka dengan pasal 12 huruf i dan 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang TPPU atau sangkaan Pasal 607 ayat 1 huruf a dan b KUHP baru.

Dengan kata lain, Totok menyangka Febrie telah menyuap, memeras, memiliki konflik kepentingan, menyamarkan asal usul kekayaan yang berasal dari tindak pidana, dan melakukan pencucian uang. Alhasil, pidana maksimum yang dapat diterima Febrie adalah bui paling lama 75 tahun dan denda paling banyak Rp 21 miliar.

"Menetapkan tersangka FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan tindak pidana korupsi lainnya," kata Totok.