Mensos: 731 Ribu Keluarga Daftar Perlinsos Digital, Implementasi Nasional 2027
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pemerintah terus mempercepat digitalisasi program bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial (perlinsos). Hingga 7 Juli 2026, sebanyak 731.447 keluarga telah mendaftar dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang menjadi fondasi implementasi nasional digitalisasi bansos pada 2027.
"Kita tindak lanjuti dengan digitalisasi bansos yang dipimpin oleh Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai Ketua Tim Percepatan Transformasi Digitalisasi Bansos. Kita lihat perkembangannya sekarang, bagaimana progres pendaftaran. Progresnya sudah berjalan per 7 Juli tahun 2026. 731.000 keluarga sudah mendaftar perlinsos digital," ujar Gus Ipul dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/7).
Menurut Gus Ipul, pemerintah menargetkan 2027 menjadi tahun implementasi nasional digitalisasi bansos. Sebelumnya, sistem tersebut telah diuji coba di Banyuwangi dan kini diperluas ke 43 kabupaten/kota yang mewakili seluruh regional di Indonesia.
Ia mengatakan hasil uji coba menunjukkan respons yang positif, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat penerima manfaat.
"Roadmap-nya jelas, uji coba sistem tahun 2025-2026 dengan roll out nasional Oktober 2026, penyasaran penerima akhir tahun 2026, penguatan regulasi termasuk revisi Perpres tahun 2017, hingga implementasi nasional tahun 2027 untuk penetapan KPM dan penyaluran PKH serta sembako," kata dia.
Menurutnya, digitalisasi tersebut bertujuan mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, efisien, transparan, aman, dan akuntabel. Setelah sistem berjalan penuh, pemerintah juga akan mengintegrasikan program pemberdayaan bagi penerima manfaat.
Berdasarkan data Kementerian Sosial per 7 Juli 2026, 731.447 keluarga telah mendaftar Perlinsos Digital. Dari jumlah tersebut, 644.022 kepala keluarga melakukan pendaftaran melalui 66.647 agen, dengan 17.040 agen di antaranya telah aktif membantu proses pendaftaran di lapangan.
Dari total pendaftar, sebanyak 679.089 keluarga mengajukan bantuan sembako. Hasil verifikasi sementara menunjukkan 281.932 keluarga (41,53%) berpotensi layak, 393.778 keluarga (58,02%) dinyatakan tidak layak, dan 3.379 keluarga (0,45%) masih dalam proses verifikasi sanggah.
Sementara itu, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tercatat 641.647 keluarga telah mendaftar. Sebanyak 151.337 keluarga (23,60%) dinilai berpotensi layak menerima bantuan, 487.033 keluarga (75,89%) tidak layak, sedangkan 3.277 keluarga (0,51%) masih menjalani proses verifikasi sanggah.
Digitalisasi Bansos akan Hapus Burekol
Gus Ipul mengatakan sistem digital tersebut nantinya memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri sendiri maupun orang lain yang membutuhkan bantuan sosial melalui proses yang hanya memerlukan waktu beberapa menit.
"Pada akhirnya nanti siapa pun bisa mendaftarkan dirinya dan mendaftarkan orang lain yang membutuhkan. Prosesnya sangat cepat, tahap pendaftaran hanya membutuhkan waktu dalam hitungan menit," ujarnya.
Ia menambahkan, digitalisasi juga akan menghapus kebutuhan Buka Rekening Kolektif (Burekol) yang selama ini dinilai memperlambat proses penyaluran bantuan.
"Nanti insya Allah kalau semuanya sudah berjalan dengan lancar di tahun 2027, cukup dengan menominasikan rekening atau dompet digital," kata Gus Ipul.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
