Infrastruktur Digital Jadi Fondasi Lonjakan Daya Saing di Daerah Berkembang

Infrastruktur digital menjadi enabler bagi peningkatan daya saing digital di Indonesia. Meski demikian, peningkatan daya saing digital terjadi ketika pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan digital serta meningkatnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Hal tersebut dipaparkan dalam laporan terbaru East Ventures – Digital Competitiveness Index 2026.
Perbaikan infrastruktur digital membuka akses yang lebih luas terhadap aktivitas digital. Secara nasional, pilar Kewirausahaan dan Produktivitas menjadi penyumbang kenaikan terbesar dalam EV-DCI 2026, ditopang oleh tingginya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, yang kemudian mencatatkan peningkatan aktivitas ekonomi digital.

Adapun dalam hal tata kelola dan regulasi, berbagai daerah mulai mengintegrasikan layanan publik berbasis digital, meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memperluas transaksi elektronik di tingkat pemerintah daerah. Pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah pun menjadi salah satu komponen dengan peningkatan terbesar secara nasional.

Infrastruktur dan Tata Kelola Dongkrak Kinerja Berbagai Daerah

Peningkatan skor EV-DCI di berbagai provinsi menunjukkan pola yang beragam. Di sejumlah daerah, kemajuan terutama didorong oleh pembangunan infrastruktur digital, sementara daerah lain memperoleh peningkatan melalui penguatan tata kelola, pengembangan talenta digital, maupun percepatan pemanfaatan teknologi.

Papua Barat Daya menjadi provinsi dengan peningkatan paling mencolok dalam EV-DCI 2026. Provinsi termuda di Indonesia itu melonjak 15 peringkat, dari posisi ke-33 menjadi peringkat ke-18 nasional. Skor daya saing digitalnya meningkat dari 34,9 menjadi 43,8.

Peningkatan tersebut didorong oleh perluasan infrastruktur digital, terutama bertambahnya desa yang telah memperoleh sinyal 4G serta hadirnya layanan Hyper 5G di Sorong. Perbaikan konektivitas kemudian diikuti oleh meningkatnya aktivitas ekonomi digital. Volume transaksi QRIS tumbuh 280,6 % (YoY), sedangkan jumlah merchant QRIS meningkat 24,5 %.

Di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan juga berhasil kembali masuk 10 besar nasional setelah naik satu peringkat ke posisi 10 dengan skor 48,9. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh penguatan tata kelola digital pemerintah.

Pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan melonjak lebih dari 20 poin, didukung oleh peningkatan indeks SPBE, percepatan transaksi digital pemerintah daerah, serta penguatan keamanan siber.
Pada saat yang sama, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 6,9 % pada triwulan I-2026 dengan kontribusi sektor informasi dan komunikasi yang terus meningkat.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketika fondasi konektivitas sudah tersedia, penguatan tata kelola digital dapat menjadi pendorong utama peningkatan daya saing digital daerah.

Kalimantan Timur juga mencatat peningkatan yang konsisten. Provinsi ini naik dua peringkat ke peringkat 6 nasional dan memperoleh skor 52,4, sekaligus menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam enam besar peringkat EV-DCI 2026.

Program Internet Desa Gratis yang digagas Pemprov Kalimantan Timur telah menjangkau 802 dari 841 desa di provinsi tersebut hingga akhir 2025 – memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik digital, pendidikan, hingga pemasaran UMKM. Kondisi ini turut mendorong pertumbuhan UMKM dan kredit perbankan yang tumbuh 17,4 % secara tahunan.

Di Pulau Jawa, Jawa Timur naik ke peringkat ketiga nasional dengan skor 58,0. Penguatan daya saing digital didorong oleh kualitas infrastruktur digital yang semakin baik, pengembangan BTS 4G, serta integrasi layanan publik digital.

Sementara itu, Jawa Tengah naik ke peringkat 8 dengan skor 51,7. Perluasan internet gratis ke 327 desa, termasuk wilayah blank spot dan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, memperkuat fondasi transformasi digital di provinsi tersebut.

Adapun dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan 5,4% (YoY), realisasi investasi meningkat 28,9%, serta seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berhasil mencatatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di atas 90%.

Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital yang diiringi penguatan tata kelola dan aktivitas ekonomi dapat mempercepat peningkatan daya saing digital daerah.