Prabowo akan Ubah LKPP jadi Badan untuk Konsolidasi Belanja Barang Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang pemerintah tahun depan. Untuk itu, Prabowo akan meningkatkan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah

Kepala Negara akan menyatukan pembelian satu jenis barang yang dibutuhkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi satu akun.

"Pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah," kata Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan 2027, Jumat (14/8).

Dia berencana untuk menghimpun seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga yang sama menjadi satu keranjang. Karena itu, pemerintah akan membuat spesifikasi seluruh barang tersebut agar harga yang dinikmati pemerintah kompetitif.

"Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan kerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," kata Prabowo.

Prabowo mencontohkan pembelian layar pintar interaktif atau IFP pada tahun ini dalam program digitalisasi pendidikan. Menurutnya, strategi tersebut dapat menekan harga IFP yang dinikmati pemerintah dari Rp 150 juta per unit pada 2025 menjadi Rp 26 juta per unit pada tahun ini.

Prabowo memproyeksikan strategi konsolidasi akan menggenjot tingkat penghematan belanja barang pemerintah menjadi 25,43% pada tahun ini. Angka tersebut naik dari posisi tahun lalu sebesar 20,86%.

Menurutnya, strategi konsolidasi pengadaan barang tersebut dapat menggenjot efisiensi belanja barang hingga 30% pada tahun depan. Alhasil, Prabowo menghitung total belanja negara yang dapat dihemat mencapai Rp 360 triliun atau sekitar US$ 20 miliar.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai konsolidasi belanja barang tersebut akan diikuti dengan proses pengadaan digital. Menurutnya hal tersebut penting untuk meningkatkan transparansi, kompetisi harga, dan akuntabilitas.

"Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat," katanya.