Apa keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta terkait uang pengganti yang harus dibayar oleh Ibrahim Arif (Ibam) dan mengapa nilainya lebih rendah daripada tuntutan jaksa?

Majelis hakim memutuskan Ibam harus membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar, jauh di bawah tuntutan jaksa sebesar Rp 16,9 miliar. Hakim menilai penurunan nilai tersebut karena jaksa gagal menjelaskan aliran dana korupsi pengadaan Chromebook ke kekayaan Ibam, sehingga uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai peran masing‑masing terdakwa.

Bagaimana hakim menilai peningkatan kekayaan Ibam pada tahun 2020‑2022 dan kaitannya dengan IPO PT Bukalapak.com?

Hakim mengacu pada laporan pajak yang menunjukkan kenaikan kekayaan Ibam dari hampir Rp 300 juta pada 2020 menjadi Rp 16,92 miliar pada 2021. Kenaikan tersebut diperkirakan berasal dari nilai saham PT Bukalapak.com yang meningkat setelah Penawaran Umum Perdana (IPO) Agustus 2021. Namun, hakim menegaskan bahwa korelasi antara IPO dan periode perkara tidak dapat diselesaikan hanya dengan dokumen pajak, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut melalui mekanisme dugaan tindak pidana pencucian uang.

Apa perubahan hukuman primer Ibam pada putusan Pengadilan Tinggi dibandingkan putusan Pengadilan Tipikor, dan bagaimana posisi denda?

Majelis hakim meningkatkan hukuman primer Ibam dari empat tahun penjara menjadi lima tahun kurungan, sedangkan denda tetap pada Rp 500 juta yang dapat disubsidi menjadi 140 hari penjara. Perubahan hukuman primer dimaksudkan untuk memperberat sanksi atas peran Ibam dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook 2020‑2022, sementara besaran denda tidak diubah karena sudah sesuai dengan pertimbangan hakim sebelumnya.

Alasan Hakim Banding Vonis Ibam Bayar Uang Pengganti Rp5 M

Oleh Andi M. Arief

31 Agustus 2026, 15:11

Katadata/Fauza Syahputra

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022 Ibrahim Arief atau Ibam (tengah) menjalani sidang putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan mantan Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif atau Ibam harus membayar uang pengganti senilai Rp 5 miliar. Selain membayar uang pengganti, Ibam juga divonis lebih berat dari pengadilan tingkat pertama menjadi lima tahun hukuman penjara.

Hakim Ketua Catur Iriantoro mengatakan mereka mempertimbangkan peningkatan penghasilan Ibam yang didakwakan jaksa dan laporan pajak pada 2020-2022. Jaksa menyatakan penghasilan Ibam naik dari hampir Rp 300 juta pada 2020 menjadi Rp 16,92 miliar pada 2021.

Adapun Surat Pemberitahuan Pajak Ibam menunjukkan kenaikan kekayaan tersebut merupakan kenaikan nilai saham PT Bukalapak.com akibat Penawaran Umum Perdana atau IPO.

"Korelasi antara IPO PT Bukalapak.com pada Agustus 2021 dengan waktu perkara pada 2020 sampai 2022 tidak dapat diselesaikan hanya dengan dokumen pajak," kata Catur di Pengadilan Tinggi Jakarta, Senin (31/8).

Catur menilai peningkatan kekayaan Ibam harus diperiksa melalui mekanisme dugaan tindak pidana pencucian uang. Karena itu, Catur menyampaikan majelis hakim banding berbeda pendapat dengan pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Catur menjelaskan putusan uang pengganti menjadi penting untuk mengembalikan kerugian negara dalam perkara korupsi. Pada saat yang sama, Catur berpendapat uang pengganti yang dibebankan kepada Ibam harus proporsional dengan perannya dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook 2020-2022.

Selain itu, Catur mengatakan nilai uang pengganti yang dibebankan ke Ibam lebih rendah dari tuntutan lantaran jaksa gagal menjelaskan aliran dana korupsi Chromebook ke kekayaan Ibam. "Karena itu, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya," katanya.

Selain uang pengganti, Catur memperberat hukuman primer Ibam dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta selama empat tahun penjara menjadi lima tahun kurungan. Namun majelis hakim tidak mengubah pidana denda, yakni senilai Rp 500 juta subsider 140 hari penjara.

Pada Mei lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis empat tahun penjara untuk Ibam. Hakim menyatakan Ibam bersalah dalam dakwaan sekunder kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbud. Namun, vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 15 tahun penjara.

Ibam sebelumnya dituntut penjara 15 tahun penjara dan denda Rp 16,9 miliar atau subsider 7,5 tahun penjara dalam kasus Chromebook yang juga melibatkan Nadiem Makarim.

Ibam menilai tuntutan tersebut merupakan kejanggalan yang telah dirasakannya sejak awal proses penyelidikan. Kejanggalan yang dimaksud adalah kesalahan jabatan sampai intimidasi saat ditahan di rumah tahanan.

"Saya berani menyatakan dengan lantang bahwa yang saya alami ini adalah kriminalisasi bagi saya dan semua pekerja profesional yang hendak membantu negara. Saya tidak bersalah," kata Ibam dalam nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/4).