Ibam Kirim Pesan kepada Presiden soal Perlindungan Hukum Usai Vonis Banding

31 Agustus 2026, 17:15

Katadata/Fauza Syahputra

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022 Ibrahim Arief atau Ibam bersiap mengikuti sidang putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (31/8/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Mantan Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief atau Ibam meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan perlindungan hukum yang adil.

Ibam mengatakan perlindungan hukum tersebut penting agar anak bangsa di luar negeri mau kembali ke dalam negeri. Menurutnya, kasus yang menyeret dirinya telah membuat diaspora tersebut enggan kembali ke dalam negeri.

"Banyak teman-teman yang curhat ke saya bahwa mereka tidak akan rela melepas jabatan di luar negeri untuk kembali ke Indonesia saat ini," kata Ibam di Pengadilan Tinggi Jakarta, Senin (31/8).

Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan pidana Ibam ditambah dari vonis empat tahun menjadi lima tahun kurungan. Selain itu, majelis banding menambah hukuman berupa uang pengganti senilai Rp 5 miliar subsider bui empat tahun.

Ibam menilai putusan tersebut sebagai bentuk minimnya perlindungan hukum terhadap konsultan pemerintah. Menurutnya, minimnya perlindungan hukum juga dirasakan oleh petinggi perusahaan negara yang menjabat saat ini.

Ibam tidak menjelaskan perusahaan pelat merah mana yang dimaksud. Namun petinggi dalam perusahaan dalam pengelolaan Danantara khawatir untuk mengambil kebijakan akibat ancaman kriminalisasi kebijakan.

"Perkara ini menghambat banyak kebijakan-kebijakan baik yang hendak diterapkan di Indonesia, karena banyak petinggi BUMN yang takut suatu hari akan di-Ibam-kan atau di-Nadiem-kan," katanya.

Lebih jauh, Ibam menilai perkara yang menyeretnya akan membuat pertumbuhan ekonomi nasional sulit mencapai 8% per tahun. Sebab, menurutnya, perkara ini membuat pembuat kebijakan takut mengalami proses peradilan yang sama sepertinya.

Ibam mencontohkan terkait putusan pembayaran uang pengganti senilai Rp 5 miliar. Sebab, Ibam mencatat majelis banding juga menetapkan dirinya tidak menikmati aliran dana apa pun dari pengadaan laptop Chromebook.

"Sangat terasa kental sekali upaya untuk menumpahkan semua kesalahan keputusan kebijakan Kementerian kepada seorang konsultan? Ini satu yang tidak sangat tidak masuk akal bagi saya," katanya.