Poltracking: Survei Kepercayaan Prabowo - Gibran Turun Terus, Terbaru 63,2%

Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia yang dirilis pada 31 Agustus menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di angka 63,2%.

Angka tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat percaya dan cukup percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei tersebut juga menunjukkan 32,5% responden menyatakan tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dan 4,3% sampel survei tidak tahu atau tidak menjawab.

Poltracking mencatat tingkat kepercayaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan hasil survei pada Maret, Mei, dan Juli 2026. Sigi Poltracking sebelumnya mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 81,5% pada Oktober 2025.

Angka tersebut kemudian turun menjadi 75,1% pada Maret 2026, 74,2% pada Mei 2026, 65% pada Juli 2026, dan kembali turun menjadi 63,2% pada Agustus 2026.

Selain mengukur tingkat kepercayaan, survei itu juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni dengan 55,1% responden menyatakan puas dan 40,2% responden menyatakan tidak puas. Sejumlah 4,7% responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan tren penurunan. Poltracking mencatat tingkat kepuasan mencapai 78,1% pada Oktober 2025, kemudian turun menjadi 74,1% pada Maret, 72,2% pada Mei, 58,4% pada Juli, dan 55,1% pada Agustus 2026.

Survei Poltracking juga memetakan kepuasan publik berdasarkan bidang pemerintahan. Bidang pendidikan memeroleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 63,9%, disusul bidang sosial budaya sebesar 63,7%, kesehatan sebesar 62,6%, serta pertahanan dan keamanan di angka 61,6%.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap bidang politik dan stabilitas nasional adalah 51,9%. Bidang hukum dan pemberantasan korupsi memeroleh tingkat kepuasan 48,3%. Bidang ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan paling rendah, yakni 41,8%.

Survei juga mencatat evaluasi publik terhadap kinerja menteri dan pejabat pemerintahan. Sebanyak 47% publik menyatakan puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat secara keseluruhan, sedangkan 41,8% menyatakan tidak puas.

Pada saat yang sama, 51,9% responden menilai Pemerintahan Prabowo masih perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Publik paling banyak menginginkan perombakan pada bidang perekonomian sebesar 30,8%, bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan sebesar 22%, serta bidang infrastruktur pembangunan kewilayahan dan pangan yang masing-masing mencapai 6,8%.

Poltracking mencatat alasan utama publik menginginkan reshuffle karena menilai kinerja menteri kurang memuaskan. Alasan tersebut mencapai 55,5%, disusul ketidaksesuaian menteri dengan kementerian yang dipimpin dengan 10,7% dan menteri yang jarang turun ke masyarakat sejumlah 9,3%.

Dalam survei kali ini, Poltracking menggunakan metode multistage random sampling melibatkan 1.220 warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, yaitu berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Penarikan data survei wawancara tatap muka secara langsung kepada responden terpilih dilakukan pada 14-20 Agustus 2026. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di angka 55,1% pada Agustus 2026 lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di angka 73,2% dalam survei Poltracking pada November 2022.

Pada masa Jokowi-Ma’ruf, tingkat kepuasan juga menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2022. Poltracking mencatat kepuasan publik yakni 59,6% pada Mei 2022, kemudian naik menjadi 66,2% pada Agustus dan mencapai 73,2% pada November 2022.

Angka kepuasan saat itu antara lain berkaitan dengan penilaian positif terhadap program bantuan pemerintah dan pembangunan proyek nasional.