Apa arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai proses penertiban kawasan hutan?

Presiden Prabowo menekankan bahwa penertiban kawasan hutan harus dilaksanakan secara tegas, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan eksekusi maupun penegakan hukum harus profesional, mengedepankan prinsip keterbukaan agar publik dapat memantau prosesnya, serta memastikan pertanggungjawaban pihak‑pihak yang terlibat.

Siapa saja yang hadir dalam rapat terbatas Satgas PKH dan apa peran masing‑masing?

Rapat tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku pimpinan Satgas PKH, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyampaikan laporan perkembangan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Logistik Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta CTO Danantara Sigit P. Santosa. Masing‑masing mewakili institusi terkait untuk koordinasi penegakan hukum dan logistik.

Kapan hasil temuan penertiban kawasan hutan akan diumumkan dan apa isi laporan tersebut?

Satgas PKH menjadwalkan publikasi hasil temuan serta penanganan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan pada minggu kedua September 2026. Laporan mencakup perkembangan penertiban, termasuk aktivitas penambangan ilegal, serta denda administratif yang telah dijatuhkan, sebagai bagian upaya pemerintah menjaga kelestarian hutan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai regulasi.

Prabowo Perintahkan Satgas Ambil Langkah Tegas dalam Penertiban Kawasan Hutan

Oleh Ira Guslina Sufa

5 September 2026, 12:55

Youtube/Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat di Posko Penanganan Bencana Alam NTT di Kabupaten Nagakeo pada Rabu (26/8).

Membuat ringkasan dengan AI

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban kawasan hutan dilakukan dengan tegas, transparan, dan akuntabel. Hal itu disampaikan saat menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9).

Pertemuan tersebut berlangsung selepas Presiden tiba kembali di Tanah Air usai merampungkan agenda kerja di Vladivostok, Rusia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan serta pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal,” kata Teddy.

Selain perkembangan penertiban, Satgas PKH turut melaporkan hasil penanganan serta denda administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Perkembangan tersebut dijadwalkan akan diumumkan pada minggu kedua September 2026.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyatakan proses penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan profesional. Prabowo juga meminta seluruh tahapan eksekusi maupun penertiban kawasan hutan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Bapak Presiden menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan profesional. Seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Seskab Teddy.

Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan hutan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Satgas PKH, pemerintah terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran di kawasan hutan, termasuk kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum maupun aktivitas ilegal, sehingga pengelolaan kawasan hutan dapat berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab.

Selain Jaksa Agung dan Seskab Teddy, turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan CTO Danantara Sigit P. Santosa.