Prabowo Minta Bank Himbara Biayai Industri Tekstil untuk Peremajaan Mesin

Presiden Prabowo Subianto meminta perbankan bersedia menyalurkan pembiayaan bagi industri tekstil untuk mendorong peremajaan mesin. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri sekaligus menjaga keberlangsungan industri tekstil sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (22/9).

Pemerintah akan mendorong Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan perbankan nasional lainnya untuk kembali menyalurkan pembiayaan kepada industri tekstil. Pembiayaan tersebut akan mendukung perbaikan dan penggantian mesin tekstil yang telah berusia tua.

“Danantara diberikan arahan dari segi perbankan agar Bank Himbara dan juga bank nasional lainnya memberikan pinjaman, terutama dalam rangka perbaikan mesin-mesin yang sudah cukup tua,” kata Rosan dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Rosan mengatakan kondisi mesin menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi daya saing produk tekstil dan garmen domestik saat ini. Menurutnya, industri tekstil nasional membutuhkan pembaruan teknologi dan mesin agar dapat meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat daya saing produk di pasar.

“Karena memang masalah daya saing dari produk tekstil garmen kita mungkin yang agak ketinggalan,” ujarnya.

Insentif Pajak

Menteri Investasi dan Hilirisasi itu juga menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong investasi di industri tekstil. Salah satu insentif yang tengah dipertimbangkan pemerintah berupa pemberian kembali fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday bagi investasi di sektor tekstil.

Rosan menyebutkan selama ini pemerintah telah memberikan fasilitas keringanan pajak atau tax allowance kepada sejumlah investasi baru. Selain itu, Danantara akan menyiapkan kawasan khusus untuk mengembangkan industri tekstil yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

“Untuk integrasi dari hulu ke hilir agar lebih efisien dengan menggunakan teknologi untuk membuat produk-produk kita mempunyai daya saing yang lebih baik. Karena kita ketahui bersama industri tekstil ini penyerapan tenaga kerjanya salah satu yang paling tinggi,” kata Rosan.

Evaluasi Aturan Industri Tekstil

Pada kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas yang masuk melalui skema impor kiloan maupun balpres.

Menurut Airlangga, Prabowo juga meminta agar adanya revisi ketentuan Persetujuan Teknis (Pertek) yang dianggap menghambat kelancaran masuknya bahan baku. Selain bahan baku tekstil, pemerintah akan mempermudah pemenuhan bahan baku berbasis kulit untuk industri tekstil dan alas kaki.

Airlangga juga mengatakan industri tekstil dan garmen membutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan tenaga kerja, terutama melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Industri itu dianggap membutuhkan penyesuaian jumlah tenaga kerja karena permintaan produk mengikuti siklus musim di pasar global.

Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja PKWT. Pemerintah melihat perusahaan di luar negeri tidak mengenakan pajak serupa ketika menyediakan layanan tenaga kerja.

“Setiap musim tentu demand-nya berbeda. Jadi perlu ada penyesuaian terhadap kebutuhan PKWT. Tadi kami sampaikan kalau melakukan outsourcing terhadap perusahaan untuk yang membantu ini, di luar negeri tidak dikenakan perpajakan,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan PPN bagi perusahaan tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor. Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti evaluasi tersebut untuk mendukung daya saing industri yang menyasar pasar ekspor.

“Terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi,” ujar Airlangga.