Kemenperin: Insentif PPnBM Khusus Produsen Mobil Listrik Dalam Negeri
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik hanya berlaku untuk produsen yang merakit di dalam negeri.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto mengatakan, insentif itu tidak akan diberikan kepada mobil listrik yang diimpor secara utuh. Bagi industri yang tidak merakit kendaraan listrik di dalam negeri, tarif yang berlaku ialah untuk kendaraan di bawah 10 penumpang.
PPnBM tersebut nantinya akan memiliki masa transisi selama dua tahun. Artinya, dalam dua tahun pertama kendaraan listrik akan dikenakan tarif PPnBM tanpa adanya insentif. "Setelah itu akan diberikan keringanan bagi yang memproduksi di dalam negeri," kata dia di ICE BSD, Jakarta, Rabu (24/7).
(Baca: Dalam 5 Tahun, Menperin Targetkan Investasi Otomotif Rp 100 Triliun)
Presiden Direktur PT Nissan Motor Indonesia Isao Sekiguchi mengatakan, untuk memproduksi kendaraan listrik memerlukan infrastruktur. "Banyak yang harus dipersiapkan untuk produksi (mobil listrik)," ujarnya.
Infrastruktur tersebut seperti adanya ketersediaan listrik untuk mengisi daya kendaraan. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan regulasi sesuai dengan kebutuhan pemain industri otomotif.
Presiden Direktur BMW Ramesh Divyanathan berharap Indonesia menggunakan standar plug atau stop kontak untuk mobil listrik dengan konsisten. Dia menjelaskan, prinsip kerja plug pada mobil listrik sama dengan yang ada di ponsel. “Beda negara, maka berbeda pula standarnya. Setiap mobil listrik memiliki jenis plug yang berbeda,” katanya.
(Baca: Sri Mulyani Setujui Insentif Fiskal untuk Mobil Listrik)
Di sisi lain, Ramesh juga berharap pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi kendaraan listrik. Dengan demikian, penjualan mobil listrik dapat meningkat di dalam negeri.
Bila angka penjualan tumbuh, ia optimistis harga mobil listrik akan semakin terjangkau. Sebab, kendaraan listrik saat ini masih mahal di Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, BMW belum memutuskan untuk investasi di Indonesia. BMW masih menanti aturan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) diluncurkan. Selain itu, BMW masih mengamati potensi bisnis mobil listrik di Tanah Air.
(Baca: Gaikindo Dukung Impor Mobil Listrik untuk Buka Peluang Investasi)
