Pengamat Minta Pemerintah Pikirkan Ketahanan Pangan di Ibu Kota Baru
Pemerintah dinilai perlu membuat perencanaan terkait ketahanan pangan untuk wilayah Ibu Kota Baru di Penajem Paser dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Koordinator Perkumpulan Indonesia Berseru Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan wilayah Kalimantan tak memiliki produksi beras yang cukup besar. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lantaran kebutuhan pangan akan meningkat dengan pemindahan ibu kota.
"Kalau pangan, bicara beras, sedikit yang bisa dihasilkan oleh Kalimantan. Mereka banyak memiliki lahan perkebunan dan pertambangan saja," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (15/1).
Saat ini, sebagian besar sumber karbohidrat di Kalimantan berasal dari luar pulau, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Bila terjadi lonjakan konsumsi beras, ia memperkirakan harga distribusinya lebih tinggi lantaran berasnya berasal dari luar pulau.
(Baca: Bertemu Investor Dunia, Jokowi Beberkan Rancangan Besar Ibu Kota Baru)
Menurut dia, kebutuhan beras di ibu kota baru sebenarnya dapat dipenuhi dari Kalimantan Selatan. Namun, jumlahnya diperkirakan tak akan mampu mencukupi kebutuhan.
Selama ini, menurut dia, sektor pangan kerap luput dalam perencanaan perkotaan di berbagai negara. Padahal, pangan merupakan kebutuhan dasar setiap orang.
Pemerintah pun dinilai perlu membuat perencanaan terkait pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah ibu kota baru dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Kebutuhan pangan harus dapat dipenuhi dari lingkup terdekat, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi.
(Baca: Pemerintah Bangun Jalan & Infrastruktur Dasar di Ibukota Baru 2020)
Menurut dia, pemerintah dapat mengembangkan lahan padi ladang di sebagian wilayah ibu kota baru. Hal ini lantaran daerah tersebut tak memiliki kondisi irigasi yang bagus.
Berdasarkan data BPS, luas lahan sawah di Kalimantan Timur pada 2016 mencapai 62.062 hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 13.225 hektare merupakan sawah irigasi, sedangkan 48.837 hektar sisanya merupakan sawah nonirigasi.
Senada, Deputi Direktur Sawit Watch Achmad Surambo pun mengatakan, perhitungan kebutuhan pangan di ibu kota baru perlu dibicarakan oleh pemerintah. "Ibu kota baru harus melihat sumber pangan. Harus tersedia di wilayah itu sehingga berdaulat pangan," katanya.
