Petani Minta Bulog Lebih Optimal Menyerap Beras Dalam Negeri
Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta Perum Bulog untuk meningkatkan penyerapan beras petani setelah mendapatkan fleksibilitas pembelian. Sebab, Bulog harus menjaga stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen sebagaimana tugas dan fungsinya.
Ketua Umum SPI Henry Saragih merespons positif keleluasaan Bulog untuk membeli beras atau gabah di atas Harga Pembelian Pemerintah seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015. "Menurut kami bagus, mereka sudah seharusnya membeli di luar harga yang sudah ditetapkan, menyesuaikan harga pasar," kata Henry kepada Katadata.co.id di Jakarta, Rabu (28/11).
Henry mengatakan penyerapan Bulog akan lebih maksimal jika ada kelembagaan dan kemitraan dengan petani. Dengan begitu proses pendistribusian berasnya juga bisa semakin lancar untuk menjaga pasokan di gudang tetap tersedia namun dengan kualitas yang juga tetap baik.
(Baca: Bulog Beli Beras di Atas Harga Acuan, Darmin: Harus Siap Hadapi BPK)
Saran itu dilakukan karena Bulog dinilai belum mampu mendistribusikan beras dengan baik, khususnya di daerah yang cadangannya surplus, seperti di Lampung. Dengan demikian daya saing Bulog untuk melakukan penyerapan dan pendistribusian beras petani masih terbatas.
Henry juga mengatakan kemitraan antara Bulog dan petani akan mengontrol harga menjadi lebih baik. "Kalau Bulog memiliki harga beli fleksibel jangan sampai harga di tingkat konsumen terdorong terus, seharusnya petani juga ," ujarnya.
Dengan upaya pemerintah mendorong komoditas pangan dan pertanian, SPI pun meminta supaya jagung juga bisa masuk ke dalam instrumen yang sama.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyetujui permintaan Perum Bulog untuk membeli beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dengan demikian, Bulog dapat leluasa dalam menjalankan pengadaan beras cadangan.
“Biar Bulog kalau membeli harga lagi mahal, dia beli mahal. Kalau murah, dia beli murah,” kata dia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/11).
Meski demikian, Darmin meminta Bulog harus siap menghadapi konsekuensi permintaannya itu. Salah satunya ketika harus menghadapi proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Darmin berharap Bulog bertanggung jawab terhadap audit tersebut tanpa melibatkan pihaknya. "Jika Anda berani menghadapi itu (audit BPK), tak apa tidak pakai HPP," ujar Damin.
(Baca: Tekan Kenaikan Harga Beras, Bulog Diperintahkan Gencar Operasi Pasar)
Dengan kesepakatan itu, maka Bulog akan lebih leluasa membeli beras di atas HPP berlaku baik pada hulu maupun hilir serta membeli harga beras sesuai mekanisme pasar. Sehingga harapannya serapan beras Bulog menjadi lebih optimal.
Hal ini langsung direspons positif Bulog karena aturan baru pemerintah tentang mekanisme pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan pembelian beras maupun gabah di atas HPP diharapkan bisa menjadikan perusahaan menjadi lebih fleksibel dalam mengelola pasokan beras dan membuat peran Bulog menjadi lebih efektif.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menjelaskan skema pengadaan dan pelepasan beras yang lebih fleksibel juga menjadikan tata kelola keuangan perusahaan menjadi lebih efektif. "Kami bisa beli beras komersial di atas HPP, kalau pemerintah butuh stok, alihkan saja komersial ke CBP," kata Tri .
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 mengatur HPP beras dengan harga acuan sebesar Rp 7.300 per kilogram. Tahun lalu, pemerintah bahkan memberikan fleksibilitas 10% sehingga HPP yang berlaku sekarang mencapai Rp 8.030 per kilogram sebagai batas atas harga yang boleh dibeli Bulog.
Dengan harga beras di pasaran sudah di atas Rp 8.030 per kilogram, maka pemerintah menetapkan peraturan baru dalam pengelolaan cadangan beras. "Itu evaluasinya karena tidak ada harga beras segitu, kecuali pada masa panen raya," ujarnya.
