Pengusaha Sawit Minta Pemerintah Bereskan Masalah Lahan Petani Swadaya
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan petani swadaya. Pasalnya, lahan kebun sawit rakyat yang masih berkaitan dengan kawasan hutan akan menghambat program kemitraan.
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan sebagian kebun sawit swadaya masih perlu sertifikat lahan. “Tanpa legalitas akan menyulitkan dukungan modal perbankan,” kata Joko saat pembukaan Musyawarah Nasional di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (14/3).
Ia mengungkapkan, dari 11,9 juta hektare lahan sawit Indonesia saat ini, sekitar 42% atau 4,6 juta hektare di antaranya perkebunan sawit milik rakyat, baik plasma maupun swadaya. Dari jumlah lahan yang ada, 2,4 juta hektare di antaranya tercatat membutuhkan peremajaan, sementara sebagian sisanya pun masih membutuhkan perbaikan teknis budidaya, infrastruktur, dan manajemen.
(Baca : Permintaan Empat Wilayah Melemah, Harga Sawit Anjlok)
Gapki juga mencatat, sebanyak 800 ribu hektare lahan sawit milik petani sudah revitalisasi menjadi kebun plasma. Pada tahun depan, jumlahnya ditargetkan bisa mencapai 900 ribu hektare. Gapki juga mengklaim telah menggandeng 380 ribu hektare lahan milik petani swadaya, dengan target revitalisasi tahun depan sebanyak 450 ribu hektare.
Joko mengatakan, program kemitraan yang dilakukan perusahaan anggota asosiasi menjadi salah satu upaya mengurangi ekspansi lahan dan intensifikasi untuk peningkatan produktivitas petani. “Sejalan dengan peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat,” ujarnya.
Ia juga menuturkan, bahwa selain unsur permodalan, penyediaan bibit sawit juga menjadi hal yang penting dalam aktivitas peremajaan kebun sawit. Pasalnya, bibit berkualitas standar cuma bisa mencapai produktivitas sebesar 30%, sehingga potensinya belum maksimal.
(Baca juga: Gapki: Industri Sawit Hilir Masih Minim Inovasi).
Selain itu, dia juga mendorong pengusaha sawit untuk melakukan sertifikasi lahan, Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) salah staunya. “Perlu diskusi sehingga ISPO bisa diakui pasar dunia dan menciptakan daya saing,” jelas Joko.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berkomitmen akan menyelesaikan masalah lahan, meski tak ada tenggat khusus terkait upaya penyelesaian.
Nantinya, para petani swadaya yang melanggar kawasan hutan juga akan mendapatkan pemindahan lokasi. “Mereka akan dapet lahan sama dengan lahan yang digunakan dan ditanam dengan peremajaan,” ujar Darmin.
Darmin mengatakan pengembangan dan ketersediaan bibit berkualitas memang penting. Tujuannya agar petani swadaya bisa meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan pendapatan. “Semua harus bahu-membahu mengembangkan bibit, pemerintah akan beli jangan takut,” tutur Darmin.
