Jelang Libur dan Mudik Idul Adha, Okupansi Bus Diramal Hanya Naik 10%
Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkirakan libur panjang saat Idul Adha hanya menambah okupansi atau tingkat angkut bus antarkota sebanyak 10%. Hal ini lantaran angka penyebaran virus corona masih tinggi sehingga masyarakat masih khawatir bepergian menggunakan transportasi massal.
Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Aryono mengatakan, secara umum tingkat okupansi bus telah meningkat 20% sejak pemerintah melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kapasitas penumpang pun ditingkatkan dari yang sebelumnya hanya 50% menjadi 70-85%.
"Tapi sekali lagi orang akan banyak menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum," kata Ateng kepada Katadata.co.id, Selasa (28/7).
Minimnya okupansi juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih rendah. Sehingga keinginan untuk pulang kampung tertunda.
Kondisi ini juga tercermin pada pergerakan jasa logistik pengantaran hewan kurban yang lebih sepi dibandingkan tahun lalu. "Kita lihat pasar hewan saja saat Idul Adha tahun lalu dan sekarang sudah beda performa," kata dia.
Perusahaan operator bus PT Safari Dharmasakti juga mengungkapkan hal senada. Bussiness Development perusahaan, Marissa Leviani menjelaskan, seminggu menjelang hari raya Iduladha tingkat okupansi bus masih mencapai 10-20% dengan kapasitas penumpang 70%.
Kenaikan jumlah penumpang pun rata-rata hanya terjadi pada rute yang memiliki tingkat penyebaran virus corona lebih rendah seperti Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan permintaan untuk rute Jawa Timur dan Surabaya lebih sedikit.
"Untuk pulih sempurna paling tidak bulan Desember prediksinya, karena masyarakat kan daya belinya juga menurun," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini untuk menekan penyebaran virus corona. Hal ini menyebabkan1,5 juta pengemudi dan awak bus dirumahkan.
Alhasil, okupansi penumpang terus menurun drastis di bawah 10% hingga mendekati nol. Omzet pengusaha angkutan pun turun nyaris 100% akibat tak ada bus yang beroperasi.
Sedangkan pada fase pelonggaran PSBB di DKI Jakarta pada sektor transportasi darat dilakukan dengan pencabutan penggunaan Surat Izin Keluar-Masuk atau SIKM bagi warga yang ingin bepergian keluar daerah. Keputusan tersebut diambil dari hasil evaluasi terhadap efektivitas SIKM selama PSBB transisi.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan efektivitas SIKM menurun sejak larangan mudik dicabut oleh Pemerintah Pusat. Terlebih lagi pemeriksaan SIKM saat PSBB transisi hanya pada simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, bandara, serta beberapa ruas jalan.
"Akibatnya, penumpang angkutan umum menurun drastis dan terjadi pelanggaran di mana banyak angkutan umum AKAP menurunkan penumpang di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi," kata Syafrin dilansir dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Jumat (17/7).
Dia juga menyebut warga yang menggunakan kendaraan pribadi bebas masuk Jakarta tanpa SIKM melalui jalan-jalan akses yang tidak diawasi. Selain itu, tingkat kesadaran warga dalam mengurus SIKM terus menurun.
