Menkominfo Tak Akan Blokir Internet Saat HUT Organisasi Papua Merdeka
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, kementeriannya tak berencana membatasi internet pada saat hari lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember 2019. Sebab, belum ada tanda-tanda kekacauan di wilayah tersebut.
"Tidak ada (pembatasan internet). Terjadi disorder (kekacauan) tidak?" kata Johnny di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Kamis (31/10).
Ia menjelaskan, pembatasan internet baru akan dilakukan jika ada potensi kekacauan atau hal-hal lain yang membahayakan kedaulatan negara. Misalnya, muncul konten negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian terkait keonaran di suatu wilayah, maka kebijakan itu diterapkan.
Lagi pula, pembatasan internet bukan hanya keputusan Kementerian Kominfo. Ia harus berdiskusi terlebih dulu dengan aparat penegak hukum terkait kondisi di suatu wilayah yang mengalami kekacauan.
(Baca: Atasi Hoaks, Menteri Kominfo Anyar Buka Opsi Batasi Internet)
Jika dirasa penyebaran hoaks atau ujaran kebencian itu masif, bisa jadi—berdasarkan kesimpulan bersama—diputuskan untuk membatasi internet. "Yang pertama hadir di lapangan kan aparat penegak hukum, kepolisian, dan tokoh-tokoh masyarakat," kata dia.
Ia menegaskan bahwa kementeriannya melakukan pengawasan setiap hari. Hal itu termasuk konten seputar hari jadi OPM pada 1 Desember 2019 nanti. Pengamatan itu dilakukan secara tertutup, demi menjaga keadulatan dan keamanan masyarakat.
