Bantah Pemerintah Paranoid, Jokowi Minta Polisi Sesekali Tak Jaga Demo

Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi sudah meminta kepolisian untuk menerapkan cara baru dalam menangani demonstrasi.
Dimas Jarot Bayu
30 Oktober 2019, 22:01
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar polisi sesekali tidak berjaga ketika unjuk rasa berlangsung
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ilustrasi, mahasiswa berjalan kaki dari Jalan Gerbang Pemuda menuju depan kompleks Parlemen saat berunjuk rasa di Jakarta, Senin (23/9/2019). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar polisi sesekali tidak berjaga ketika unjuk rasa berlangsung.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah jika pemerintah paranoid dengan demonstrasi. Bahkan, ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar polisi sesekali tidak berjaga ketika unjuk rasa berlangsung.

Ia menegaskan, pemerintah menghargai kebebasan berpendapat yang menjadi hak asasi masyarakat. "Demokrasi kita sudah maju. Tidak ada mengekang (kebebasan berpendapat)," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).

Moeldoko menyampaikan, Jokowi juga meminta agar polisi tidak lagi memasang pagar berduri ketika sedang terjadi unjuk rasa. Sebab, ia bercerita bahwa Jokowi menilai pengamanan dari polisi saja sudah cukup.

Karena itu, tidak perlu ada penutupan jalan ataupun memasang pagar berduri. "Menjauh saja aparatnya. Kami perlu coba itu. Begitu anarkis baru kami datang," kata Moeldoko.

Ia juga bercerita, Jokowi meminta agar kepolisian mengembangkan cara baru untuk menangani demonstrasi. Utamanya, harus dilakukan tanpa bersifat represif dari kepolisian.

(Baca: Meski Diancam Kampus, Aliansi Akademisi Dukung Demonstrasi Mahasiswa)

Dengan berbagai permintaan tersebut, Moeldoko menilai Jokowi sebenarnya peduli dengan kebebasan berpendapat di Indonesia. "Saya pikir Presiden (Jokowi) sudah selalu mengatakan negara tidak pernah mengekang atas kebebasan berpendapat," kata dia.

Namun, sebelumnya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai kepolisian bertindak represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil. Lokataru Foundation misalnya, menilai tindakan itu menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi alergi terhadap unjuk rasa.

Sebab, tindakan represif aparat menandakan bahwa negara tidak menghargai dan melindungi kebebasan berpendapat masyarakat. "Kalau sekarang justru alergi dengan freedom of speech, ini jangan-jangan kita punya cita-cita demokrasi yang ambigu," ujar Deputi Direktur Bidang Riset Lokataru Foundation Mufti Makarim di Jakarta, beberapa waktu lalu (28/10).

(Baca: Jokowi Perintahkan Polisi Tak Represif Dalam Menangani Demonstrasi)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Video Pilihan

Artikel Terkait