Pengusaha Was-was Ada Oknum Ambil Untung dari Aturan Sertifikasi Halal
Ketua Umum Waralaba dan Lisensi Indonesia Levita Supit Ginting khawatir, ada oknum yang mengambil untung dari adanya kewajiban sertifikasi halal. Pengusaha pun meminta pemerintah mengantisipasi hal itu.
Levita mengatakan, ada peluang oknum untuk memalak pengusaha yang tidak memiliki sertifikat halal. "Ini jangan jadi manfaat orang ‘iseng’," kata dia di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (25/9).
Dia menyampaikan, salah satu pengusaha bercerita dipanggil kepolisian saat mengajukan surat tanda bisnis. Padahal, pelaku usaha yang bersangkutan tengah mengajukan izin ke kementerian terkait.
Levita juga khawatir, ada oknum yang melakukan penyisiran (sweeping) kre restoran yang belum memiliki sertifikasi halal. “Jangan sampai nanti ketika tidak ada label halal lalu ada niat ‘disikat’ dan ‘dipalak’,” katanya.
Saat ini, ia mencatat bisnis waralaba mengantongi omzet hingga Rp 200 triliun. Jika pemerintah tidak mengantisipasi pemalakan, ia khawatir bisnis di dalam negeri menurun.
(Baca: PKL Hingga Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 17 Oktober)
Sedangkan, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat meminta, agar Peraturan Menteri Agama memuat larangan penyisiran pengusaha oleh oknum tertentu. "Aksi sweeping tidak dibenarkan, baik dilakukan aparatur negara maupun non ASN. Kan bisa saja masyarakat inisiatif sendiri gerebek," kata dia.
Sebagaimana diketahui, kewajiban sertifikasi halal akan berlaku mulai 17 Oktober 2019. Meski begitu, aturan tersebut masih akan diuji coba dalam lima tahun ke depan, atau hingga 17 Oktober 2024. Uji coba baru berlaku bagi produk makanan dan minuman.
