BPN Klaim Pemufakatan Curang dalam Pilpres 2019 adalah Fakta
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pemufakatan curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019 merupakan fakta. Dia mengklaim, pihaknya telah menemukan bukti terkait pemufakatan curang tersebut dari hulu hingga hilir tahapan Pilpres 2019.
Bukti-bukti tersebut, menurutnya sudah disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). “Pada piramida dasarnya, kami menggugat kejujuran dan keadilan yang absen (dalam Pilpres 2019),” kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Senin (24/6).
Dahnil mengatakan, pemufakatan curang dalam Pilpres 2019 tampak dari acara Training of Trainer (ToT) Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 20-21 Februari 2019. Dalam kegiatan tersebut, ada penggunaan diksi dan narasi bahwa kecurangan merupakan bagian dari demokrasi.
(Baca: Kuasa Hukum Jokowi Buka Peluang Pidanakan Saksi Prabowo)
Ada pula pernyataan bahwa aparat tidak perlu netral, yang pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, Dahnil menilai dalam acara pelatihan tersebut ada pernyataan Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto yang melabeli kubu Prabowo-Sandiaga sebagai radikal dan pro khilafah.
Kemudian, ia mencatat ada pernyataan bahwa kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin ingin menguasai semua level hingga ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Ini pemufakatan (curang) awal,” kata Dahnil.
