Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Percaya Pemilu 2019 Berjalan Adil
Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, sekitar 69% masyarakat Indonesia menilai pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berlangsung jujur dan adil (jurdil). Berdasarkan catatan SMRC, kepercayaan masyarakat terkait kualitas Pemilu 2019 tak banyak berubah dibanding pesta demokrasi sebelumnya.
Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas menyampaikan, ada sekitar 28% responden yang menganggap proses Pemilu 2019 berlangsung kurang atau tidak jujur dan adil. “Anggapan bahwa Pemilu 2019 tidak berlangsung jujur dan adil ini tak sejalan dengan penilaian mayoritas warga Indonesia,” kata dia dalam siaran pers, kemarin (16/6).
Kondisi ini, menurutnya sama dengan pelaksanaan Pemilu pada 2009 maupun 2014. Pada 2009, sebanyak 67% responden menilai pemilu berlangsung jujur dan adil. Begitu pun pada 2014, 70,7% responden menganggap pemilu diselenggarakan dengan baik.
(Baca: Sandiaga Ajukan Gugatan ke MK karena Kecewa Proses Pemilu 2019)
Survei SMRC juga menunjukkan, mayoritas masyarakat menilai positif kondisi bangsa dan demokrasi Indonesia. Sekitar 66% responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia. “Ada 77% warga menyatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, demokratis,” kata dia.
Meski begitu, Sirojuddin mencatat ada penurunan kepuasan masyarakat atas kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya usai kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei lalu. Kepuasan atas pelaksanaan demokrasi turun delapan persen dari 74% pada April menjadi 66% per Juni 2019.
Penurunan kepuasan tersebut terlihat dari 43% responden yang menganggap masyarakat sekarang ini takut bicara politik. Jumlah tersebut naik dibanding Pemilu 2014, hanya 17% masyarakat yang beranggapan demikian.
(Baca: Bukti Kurang Kuat, MK Diprediksi Menolak Gugatan Kubu Prabowo-Sandi)
Sebanyak 28% responden menilai pemerintah sering mengabaikan konstitusi selama Pemilu 2019. Jumlah ini tak jauh berbeda dari hasil survei pada Pemilu 2014. Lalu, 38% responden menilai masyarakat saat ini sering merasa takut dengan perlakuan semena-mena penegak hukum. “Pada 2014 angkanya hanya 24%,” kata Sirojuddin.
