Anggaran Naik karena Pemilu, KPU Akui Kesulitan Kelola Keuangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu dari lima instansi yang tidak mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPU mengaku kesulitan mengelola keuangan karena anggaran semakin besar, seiring dengan adanya penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Alhasil, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan KPU untuk tahun anggaran 2018. "Selain nominalnya meningkat, jenis kegiatannya kan jadi lebih banyak. Jenis pencatatan dan penggunaannya juga," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/5).

Dia menyebutkan, anggaran Pemilu tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Laporan keuangan yang dikumpulkan KPU pun banyak dan tersebar.

(Baca: Jokowi Minta 5 Kementerian dan Lembaga Perbaiki Tata Kelola Keuangan)

Arief menyampaikan, anggaran KPU setiap tahun hanya di kisaran Rp 1,6 triliun. Namun, karena adanya Pemilu, anggaran KPU meningkat selama tiga tahun terakhir. Karena itu, dia mengakui bahwa laporan keuangan KPU tidak konsisten selama 2016 sampai 2018.

Pada 2016, KPU mendapat opini WDP dari BPK. Namun, penilaian BPK atas laporan keuangan KPU pada tahun anggaran 2017 membaik sehingga mendapat opini WTP. Tapi, pada tahun anggaran 2018, KPU kembali mendapat opini WDP.