Jokowi Jengkel Izin Investasi Masih Berbelit

Jokowi mengklaim, ada banyak investor yang tertarik masuk ke Indonesia sejak ia memerintah. Namun rencana itu urung dilakukan karena perizinan rumit.
Michael Reily
9 Mei 2019, 13:30
Jokowi jengkel izin investasi berbelit
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Presiden Jokowi beserta jajaran meresmikan acara Musrenbangnas 2019 di hotel Shangri - La, Jakarta Pusat (9/5). Jokowi jengkel dengan izin investasi yang berbelit-belit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), guna membahas program kerja 2020 pada hari ini (9/5). Pada kesempatan itu, Jokowi mengeluhkan izin investasi usaha yang masih berbelit-belit.

Jokowi mengklaim, ada banyak investor yang tertarik masuk ke Indonesia sejak ia memerintah. Namun rencana itu urung dilakukan karena perizinan di Indonesia rumit. “Jengkel saya,” kata Jokowi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5).

Dia mencontohkan, perizinan pembangkit listrik tenaga uap, tenaga angin, serta tenaga panas bumi masih rumit. "Lima tahun lalu saya cek 259 izin. Apa tidak terengah-engah investor? Siapa yang kuat? Bisa 10 koper (dokumen perizinannya),” kata Jokowi.

(Baca: Jokowi: Perizinan Investasi di Indonesia Masih Mahal)

Advertisement

Kini, perizinan terkait pembangkit listrik sudah dipangkas menjadi 58 saja. Meski begitu, menurutnya perizinan ini masih terlalu banyak. Ia berharap Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga pimpinan daerah mempermudah perizinan. Menurutnya, izin usaha minimal hanya lima syarat.

Sebab, investasi bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi Indonesia, seperti defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca perdagangan. Jokowi ingin meningkatkan investasi orientasi ekspor dan substitusi impor guna mengatasi kedua persoalan itu.

Menurutnya, investasi juga bisa membantu Indonesia untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Jebakan yang dimaksud, ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi sulit menjadi negara maju. Sebab, investasi bisa mendorong produktivitas di dalam negeri sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

(Baca: Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan)

Selain restrukturisasi birokrasi, Jokowi ingin menciptakan pemerataan infrastruktur dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, langkah ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menghubungkan SDM dengan industri, guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Dia juga mendorong pemda untuk membangun infrastruktur yang bisa menghubungkan antar titik produksi di masing-masing wilayah. Selain itu, Jokowi meminta agar penyelenggara sekolah mengikuti perkembangan pendidikan di dunia. Contohnya, dengan meningkatkan kurikulum terkait ekonomi digital.

Jokowi bercerita, Filipina saja sudah melakukan inovasi melalui business process outsourcing (BPO) untuk meningkatkan pendapatan negara. “Saya tahu, sekolah kejuruan sudah ada yang mulai. Tapi, kami mau semuanya berubah,” katanya. BPO adalah proses mempekerjakan perusahaan lain untuk menangani kegiatan usaha kliennya. 

(Baca: Pembangunan Infrastruktur Tidak Akan Kendor Meski SDM Jadi Fokus)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait