Kartu Prakerja Dikritik, Pemerintah Buka Peluang Tambah Dana Insentif

KSP membuka peluang mengalihkan sebagian biaya pelatihan untuk insentif atau uang saku bagi peserta Kartu Prakerja.
Dimas Jarot Bayu
27 April 2020, 20:02
Kartu Prakerja Dikritik, Pemerintah Buka Peluang Perbesar Insentif
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Ilustrasi, warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Pemberian Program Kartu Prakerja di tengah pandemi corona menuai kritik dari sebagian masyarakat. Pemerintah pun mempertimbangkan untuk memperbesar insentif.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, berbagai kritik terkait Kartu Prakerja akan menjadi bahan evaluasi. “Masukan ini penting. Saya kira akan ada evaluasi dan modifikasi,” kata Donny dalam webinar yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (27/4).

Salah satu hal yang akan dipertimbangkan untuk dievaluasi yakni komposisi besaran biaya pelatihan dan insentif. Bila memungkinkan, nilai insentif akan diperbesar dari pengalihan biaya pelatihan.

Alasannya, para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona lebih membutuhkan insentif ketimbang pelatihan. (Baca: Pegiat Pendidikan Meragukan Efektivitas Pelatihan Kartu Prakerja)

Advertisement

Saat ini, insentif berupa uang saku ditetapkan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Ada pula insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 150 ribu.

Sedangkan biaya pelatihan dalam Kartu Prakerja sebesar Rp 1 juta per penerima. Biaya inilah yang dipertimbangkan untuk dialihkan sebagian guna memperbesar insentif.

“Karena memang di lapangan banyak mengeluhkan soal bansos. Pelatihan itu nanti menjadi semacam pengetahuan tambahan untuk bisa mereka dapatkan. Ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk desain ulang Kartu Prakerja batch 2,” kata Donny.

(Baca: Pemerintah Salurkan BLT Desa Rp 70 M ke Warga Miskin Terdampak Corona)

Hal lain yang akan dievaluasi yakni konten pelatihan Kartu Prakerja. Donny mengatakan, pemerintah mendapat banyak kritik bahwa konten pelatihan yang diberikan lewat Kartu Prakerja mirip seperti video-video yang diunggah di YouTube.

Padahal, peserta harus mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti pelatihan melalui Kartu Prakerja. Sedangkan, video-video yang ditampilkan mirip dengan yang tersedia gratis di Youtube. 

“Jadi konten itu memang harus unik karena tentu ada komponen biaya yang dikeluarkan. Tidak bisa sama dengan yang diberikan secara gratis. Ini akan jadi bahan evaluasi,” kata Donny.

(Baca: Program Kartu Prakerja Libatkan Tokopedia, Bukalapak, OVO & Ruangguru)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait