Diboikot soal Uighur, H&M Kini Tersangkut ‘Peta Bermasalah’ Tiongkok

Produk H&M diboikot di Tiongkok karena pernyataan terkait kerja paksa Muslim Uighur di Xinjiang. Kini, perusahaan asal Swedia itu tersangkut 'peta bermasalah' di Negeri Panda.
Desy Setyowati
3 April 2021, 12:02
Diboikot soal Xinjiang, H&M Kini Tersangkut ‘Peta Bermasalah’ Tiongkok
website id.hm.com
Ilustrasi gerai retail fesyen Swedia H&M

Produsen pakaian jadi asal Swedia, H&M diboikot di Tiongkok karena pernyataan manajemen tentang kerja paksa Muslim Uighur di perkebunan kapas dan pabrik tekstil di Xinjiang. Kini perusahaan tersangkut persoalan ‘peta bermasalah’.

ABC News melaporkan bahwa pemerintah kota Shanghai meminta H&M untuk mengoreksi 'peta Tiongkok yang bermasalah'. Ini berdasarkan laporan dari masyarakat.

"Pengguna internet melaporkan kepada manajemen situs web H&M bahwa terdapat 'peta Tiongkok yang bermasalah’, dan biro perencanaan dan sumber daya kota Shanghai memerintahkannya untuk segera diperbaiki,” kata pemerintah kota dikutip dari Reuters, Sabtu (3/4).

Pemerintah kota Shanghai tidak memerinci ‘peta bermasalah’ yang dimaksud. Namun AP melaporkan, situs web H&M menunjukkan bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Selain itu, ada beberapa wilayah sensitif lainnya yang digambarkan dalam platform tersebut.

Regulator pun memanggil manajemen H&M untuk memperbaiki hal tersebut. “Manajer H&M mengoreksi kesalahan tersebut secepat mungkin,” kata perusahaan melalui akun media sosial, dikutip dari AP.

The Wall Street Journal pun melaporkan, kantor cabang Shanghai dari Cyberspace Administration of China menyatakan bahwa operator situs web H&M telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sebelumnya, konsumen Tiongkok memboikot produk H&M di gerai online dan offline selama dua pekan terakhir. Ini karena pernyataan manajemen tentang kerja paksa etnis minoritas Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, pada tahun lalu.

Pemboikotan tersebut diikuti oleh aksi beberapa pesohor Negeri Panda yang mengakhiri kontrak dengan H&M. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan, aksi ini  mrupakan wujud patriotisme rakyat dalam menghadapi tekanan asing tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah.

"Peritel tertentu ingin menyerang Tiongkok sambil meraih keuntungan di pasar Negeri Tirai Bambu. Mereka seharusnya tahu, lebih baik tidak menggigit tangan orang yang memberi mereka makan," kata Zhao dikutip dari Antara.

Per 30 November 2020, H&M mengoperasikan 505 gerai di seluruh Tiongkok. Penjualan di Negeri Panda berkontribusi 5,2% terhadap total secara global yang mencapai US$ 1,23 miliar (Rp 16,4 triliun) sepanjang tahun lalu.

Itu menjadikan Tiongkok sebagai pasar terbesar keempat H&M setelah Jerman, Amerika Serikat (AS), dan Inggris.

Dalam pernyataan di laman resmi, H&M mengatakan sedang bekerja bersama para kolega di Tiongkok untuk mengatasi boikot hingga menemukan jalan keluar. Perusahaan menyampaikan bahwa Negeri Panda merupakan pasar yang sangat penting.

H&M pun berkomitmen jangka panjang di negara tersebut. "Dalam kehadirannya selama lebih dari 30 tahun, kami melihat adanya kemajuan dalam industri tekstil di Tiongkok,” kata H&M melalui laman resmi, pekan lalu (31/3).

Sebagai perusahaan global, H&M mengaku selalu tunduk pada undang-undang dan peraturan lokal di semua pasar di mana mereka beroperasi. "Kami mendedikasikan diri agar kembali mendapatkan kepercayaan para pelanggan, kolega, dan mitra bisnis di Tiongkok," ujar perusahaan.

Video Pilihan

Artikel Terkait