KSP: Pemerintah Tak Abaikan Kesejahteraan Buruh, termasuk soal THR

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, pemerintah tidak pernah mengabaikan kesejahteraan buruh. Ia memastikan, pemerintah menindak tegas perusahaan yang tak memberikan THR.
Desy Setyowati
1 Mei 2021, 18:04
KSP: Pemerintah Tak Abaikan Kesejahteraan Buruh, termasuk soal THR
ANTARA/HO-KSP
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima perwakilan KSPSI dan KSPI di Gedung Bina Graha, Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha Jakarta pada Hari Buruh Internasional (May Day), Sabtu (1/5). Ia menegaskan, pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja.

Itu utamanya terkait upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR). “Ini menjadi dua highlight yang akan saya sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/5).

Ia memastikan bahwa pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR, yang merupakan hak pegawai. Ia menjamin KSP ikut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunan.

Moeldoko pun mengapresiasi langkah KSPSI dan KSPI yang tidak menggelar aksi besar di tengah pandemi Covid-19. “Ini model  May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh,” kata dia.

Hadir pada pertemuan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjelaskan bahwa pembatalan aksi besar-besaran organisasi buruh karena tidak ingin kondisi Indonesia seperti India. “Ini bentuk kepedulian kami terhadap kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal. Ia mengatakan sudah meminta agar aksi dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Namun, ia menyampaikan beberapa tuntutan buruh terkait klaster ketenagakerjaan kepada Moeldoko. Iqbal berharap, Moeldoko bisa menjembatani tuntutan para buruh untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka menuntut agar pemerintah mencabut dan membatalkan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Aturan ini dinilai merugikan buruh.

Berdasarkan pantauan jurnalis Antara Siang tadi, beberapa peserta aksi buruh di kawasan Silang Monas, di Merdeka Barat Daya dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, mengikuti tes usap antigen. "Kami sama-sama menjaga," kata seorang peserta aksi dari kalangan mahasiswa Cecep Sabarudin.

Peserta dari kalangan buruh juga mengikuti tes usap antigen. Fasilitas ini tersedia di dua lokasi yakni yakni di Silang Monas dan Patung Kuda, tepatnya di depan gedung Indosat. Tes itu dilaksanakan oleh Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Metro Jaya.

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait