KPK Lantik 1.271 Pegawai yang Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Jadi PNS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai yang memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini dilakukan di tengah kontroversi pemberhentian 51 pegawai.
Acara pelantikan digelar di Aula Gedung Juang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6). Pelantikan ini dihadiri langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural. Selebihnya mengikuti pelantikan melalui aplikasi online dan wajib melakukan absensi, serta menunjukkan bukti kehadiran.
Ketua KPK Firli Bahuri terlebih dahulu melantik jajaran eselon I, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
"Sebelum saya mengambil sumpah janji PNS. Saya akan bertanya kepada saudara Cahya Hardianto Harefa dan Pahala Nainggolan. Apakah saudara-saudara bersedia saya ambil sumpah janji menurut agama Kristen?" tanya Firli kepada Cahya dan Pahala, dikutip dari Antara, Selasa (1/6).
"Bersedia," jawab keduanya.
"Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya," kata Firli.
"Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat menjadi PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, negara, dan pemerintah. Saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab," kata keduanya.
"Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS serta mengutamakan kepentingan negara daripada sendiri, seseorang, atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara," lanjut Cahya dan Pahala.
Setelah Cahya dan Pahala, Firli melantik Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Deputi Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana, dan Pelaksana tugas (Plt) Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana.
