Pengusaha Makanan Dukung Ubah Aturan Sertifikat Halal Jadi Haram

Gapmmi mendukung revisi kewajiban memiliki sertifikat halal menjadi haram. Ini karena jumlah produk halal mencapai jutaan.
Image title
24 Januari 2022, 20:36
halal, produk halal, produk haram, sertifikat halal
ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/aww.
Penjual menata produk kue yang dipamerkan pada acara Festival Halal di Pantai Marina Boom Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (10/4/2021).

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) mendukung revisi Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satunya, mengubah kewajiban memiliki sertifikat halal menjadi haram bagi seluruh produk haram. 

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gapmmi Rachmat Hidayat menilai, sertifikasi halal tetap harus difasilitas. Tetapi menurutnya, pemerintah hanya perlu mengejar pelaku usaha yang menyebut bahwa produknya halal.

“Harus dikejar sampai ke ‘lubang semut’. Jangan tukang pisang goreng dan bakso yang dikejar,” kata Rachmat dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (24/1).

Dia mengklaim, seluruh anggota Gapmmi memiliki sertifikat halal untuk seluruh produknya. Menurutnya, para anggota menilai sertifikat halal dapat memberikan nilai tambah.

Advertisement

Namun, Rachmat menilai bahwa tidak semua pelaku industri makanan dan minuman (mamin) mampu menjalani proses sertifikasi halal. Selain itu, ia menyangsikan klausul yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk halal mengingat jumlah pelaku usaha dan produknya jutaan. 

Gapmmi merupakan salah satu entitas yang ikut merumuskan UU JPH. Dalam proses pembahasan, asosiasi ini memberikan tiga usulan yakni:

  1. Mengeluarkan industri makanan dan minuman berbasis hewani
  2. Menyarankan untuk membatasi sektor yang wajib memiliki sertifikat halal
  3. Membuat pemilikan sertifikasi halal bersifat sukarela

Dari ketiga usulan itu, hanya prasaran mengeluarkan industri hewani yang diterima. Pendapat lainnya ditolak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Menteri Agama saat itu. 

Sedangkan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) Rp 0 alias gratis. Ini dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Sedangkan besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 300 ribu. Tarif ini terdiri dari:

  1. Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penerbitan sertifikat halal Rp 25 ribu
  2. Supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH Rp 25 ribu
  3. Insentif pendamping PPH Rp 150 ribu
  4. Sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rp 100 ribu

Kewajiban sertifikat halal oleh BPJPH berlaku sejak 17 Oktober 2019. Pada tahap pertama, kewajiban ini diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan, yakni sampai 17 Oktober 2024.

Tahap kedua, berlaku bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan. Ini terhitung sejak 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026.

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait