Jokowi Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Ini Alasannya

Image title
19 Mei 2022, 20:00
ekspor, minyak goreng, ekspor cpo, ekspor minyak, jokowi,
ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/hp.
Warga antre minyak goreng curah yang didistribusikan pada gelaran pasar murah di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (21/4/2022).

Pemerintah resmi membuka kembali ekspor bahan baku minyak goreng mulai Senin (23/5). Keputusan ini diambil berdasarkan sejumlah alasan.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada Kamis sore (19/5), Jokowi menyatakan bahwa sejak kebijakan pelarangan ekspor diterapkan akhir April, pemerintah terus memantau ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Advertisement

“Pemerintah terus memantau dan mendorong langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Jokowi saat konferensi pers, Kamis (19/5).

Jokowi menyampaikan, saat ini pasokan minyak goreng terus bertambah. Pada Maret atau sebelum pelarangan ekspor bahan baku, pasokan minyak goreng bulanan di Indonesia 64,5 ribu ton.

Saat ini, pasokan minyak goreng curah 211 ribu ton atau di atas kebutuhan nasional 194 ribu ton. Harga minyak goreng juga disebut sudah turun dari Rp 19.800 menjadi Rp 17.200 - Rp 17.600 per liter.

"Alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah,” kata Jokowi.

Ia menilai, penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama pemerintah, BUMN, dan swasta dalam melaksanakan kebijakan sebelumnya. Meskipun, di beberapa daerah harga minyak goreng masih relatif tinggi.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) mencatat, rata-rata harga minyak goreng curah di DKI Jakarta Rp 20.650 per kilogram (kg) per hari ini (19/5). Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional Rp 19.100 per kg.

"Walaupun memang ada beberapa daerah, yang saya tahu, harga minyak gorengnya masih relatif tinggi. Tapi saya meyakini dalam beberapa minggu kedepan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kami tentukan," ujar Jokowi.

Presiden juga berjanji akan membenahi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan minyak secara menyeluruh. "Ini agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi," katanya.

Ketika menyinggung soal dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, Jokowi telah memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelaku.

"Saya tidak mau ada yang bermain-main dan dampaknya merugikan rakyat," kata Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan larangan ekspor semua bahan baku minyak goreng mulai bulan lalu (28/4). Ini agar pelaku industri sawit memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.

Kondisi itu dianggap ironis mengingat Indonesia adalah negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

"Saya minta kesadaran industri minyak sawit  untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prioritaskan dulu dalam negeri. Penuhi dulu kebutuhan rakyat," katanya bulan lalu (27/4).

Halaman:
Reporter: Dudi Sholachuddin Triambudi
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement