Hoaks Politik Meroket Jelang Pilpres, Ada soal Jokowi dan Putin Joget

Reza Pahlevi
30 November 2022, 15:51
hoaks politik, pilpres, pilpres 2024, pemilu
Kominfo
Kominfo tembukan 30 hoaks dan diisinformasi selama 22-24 Mei 2019. Mayoriitas konten tersebut terkait dengan kerusuhan 22 Mei di Jakarta

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, jumlah hoaks politik melonjak menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Porsinya 29,2% dari total 1.290 selama Januari - September.

Namun Mafindo tidak memerinci porsi isu hoaks lainnya.

Sedangkan beberapa contoh hoaks terkait politik yang dikaji oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bulan ini yakni:

  1. Jokowi dan Putin Joget Bersama saat Farel Paryoga Nyanyi di Pembukaan G20
  2. Jepang Rayu India agar Mau Bantu Australia Menyerang Indonesia
  3. Jokowi Usir Joe Biden dari Indonesia
  4. Presiden Jokowi Pecat Menteri yang Mengatakan G20 Bali Gagal

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan, hoaks politik memang selalu meningkat menjelang pemilu. Pada 2019 misalnya, porsinya 52,7%.

“Polarisasi politik ini berpotensi menyebabkan konflik hingga kekerasan,” kata Septiaji dalam Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2022 di Hotel A-One Jakarta, Rabu (30/11).

Hoaks dapat mempengaruhi kesempatan publik untuk menilai kandidat secara jernih, mengurangi peran publik dalam pengawasan pemilu, meningkatkan potensi konflik, dan mempertajam polarisasi.

Dengan melonjaknya hoaks politik, Mafindo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan berbagai kelompok masyarakat sipil bekerja sama untuk mengatasi disinformasi Pemilu 2024.

Mafindo, AJI, dan AMSI menyiapkan prebunking atau proses membongkar kebohongan, taktik, atau sumber sebelum informasi keliru menyerang. Ini berbeda dengan debunking yang membongkar setelah mis/disinformasi tersebar.

Koordinator Cek Fakta sekaligus perwakilan AJI, Adi Marsiela mengibaratkan usaha itu sebagai “vaksinasi” untuk masyarakat sebelum menghadapi tahun-tahun politik yang sarat penyebaran hoaks.

“’Vaksinasi’ hoaks politik itu bertujuan masyarakat memiliki kekebalan menghadapi hoaks,” kata Adi.

Dengan ‘vaksinasi’ hoaks tersebut, masyarakat diharakan paham ketika mendapatkan informasi dari media sosial maupun sumber lain apakah itu fakta, fitnah, atau hoaks.

Masyarakat pun dibekali keterampilan menyaring informasi, sehingga tidak mudah percaya hoaks, tidak menyebarkannya, bahkan berinisiatif mengedukasi warga lain soal bahaya hoaks.

Jika mendapatkan informasi, warga terbiasa memeriksa fakta, mencerna informasi secara kritis, membandingkan ke sumber informasi yang benar, maupun mendiskusikan dengan pihak yang berkompeten.

Adi menambahkan, jurnalis perlu lebih banyak mengutamakan berita dan mendorong debat publik yang sehat tentang rencana program para kandidat atau calon, alih-alih mengamplifikasi perbedaan agama atau isu identitas lainnya.

“Fact-checking Summit ini menjadi forum yang tepat untuk merefleksikan dan menyatukan langkah untuk bersama-sama mendorong komitmen multipihak agar menyediakan informasi yang penting dan akurat bagi publik,” ujar Adi.

Pada Pemilu 2019, kolaborasi Mafindo, AJI, dan AMSI untuk pertama kalinya melakukan verifikasi atas klaim para kandidat selama debat presiden di CekFakta.com. Hal yang sama juga terjadi ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak.

 

Reporter: Reza Pahlevi
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait