Bukan Hanya PNS, Institusi Pendidikan Ingin Adopsi Teknologi AI
Belakangan ini, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi perbincangan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengganti pejabat eselon III dan IV dengan teknologi tersebut. Institusi pendidikan pun menilai, AI bisa meningkatkan daya saing.
Berdasarkan studi bertajuk ‘Future Ready Skills: Assessing APAC Education Sector’s Use of AI’, 75% dari pemimpin institusi pendidikan yang disurvei setuju bahwa AI mendorong daya saing dalam tiga tahun ke depan.
“Namun, saat ini hanya 32% lembaga pendidikan di Asia Pasifik yang memulai perjalanan AI mereka,” kata President Director Microsoft Indonesia Haris Izmee di Jakarta, hari ini (11/12). Survei ini melibatkan 207 pemimpin dan 150 staf pendidikan di 15 negara di Asia Pasifik.
Negara yang disurvei yakni Australia, China, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. (Baca: Jokowi Sebut Nadiem Minta Waktu 100 Hari Buat Aplikasi Pendidikan)
Institusi pendidikan yang telah mengadopsi AI optimistis, teknologi itu bisa meningkatkan kemudahan mendapat investasi, akselerasi inovasi, daya saing, efisiensi dan keterlibatan siswa hingga 11-28% pada 2021. Merujuk pada studi itu, Microsoft menilai perlu ada pelatihan bagi para pengajar terkait teknologi, termasuk AI.
Kepala Bidang Program dan Informasi P4TK Matematika Rahmadi Widdiharto mengatakan, tenaga pengajar di Indonesia sebenarnya sudah mengadopsi teknologi sederhana. Cara kerjanya hanya memindahkan konten cetak, lalu ditayangkan melalui media digital. “Tantangan utamanya literasi digital para guru,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Microsoft menggelar pelatihan terkait teknologi bagi para guru melalui acara Edu Summit 2019. Untuk menyelenggarakan acara itu, Microsoft bekerja sama dengan Qualcomm, Lenovo, dan HP.
