Digaet Kemenhub, Gojek Kaji Peluang Hentikan Praktik Monopoli Tol Laut

Cindy Mutia Annur
5 November 2019, 18:22
Digandeng Kemenhub, Gojek mengkaji peluang menghentikan praktik monopoli program tol laut lewat aplikasinya
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi, helm Gojek logo baru di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat (29/7). Digandeng Kemenhub, Gojek mengkaji peluang menghentikan praktik monopoli program tol laut lewat aplikasinya.

Decacorn Tanah Air, Gojek mengkaji peluang menghentikan praktik monopoli program tol laut. Hal ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemenhub ingin menggandeng Gojek untuk mendigitalkan pelayanan, sehingga proses pemesanan kontainer menjadi lebih mudah dan transparan. Perusahaan penyedia layanan on-demand ini pun menyambut baik ajakan kementerian tersebut.

Advertisement

SVP Public Policy and Government Relations Gojek Panji Ruky menyampaikan, kerja sama ini sejalan dengan visi perusahaan yakni menghilangkan kendala dalam kehidupan sehari-hari. “Saat ini, kami masih memelajari hal itu,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (5/11).

Untuk itu, perusahaannya bakal berkoordinasi dengan pemerintah terkait langkah-langkah selanjutnya. Secara umum, ia mengapresiasi sikap Kemenhub yang mau menggadeng swasta dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

(Baca: Kemenhub Gandeng Gojek untuk Hentikan Praktik Monopoli Tol Laut)

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko menyampaikan, kerja sama ini akan meningkatkan transparansi pemesanan kontainer. Ia juga optimistis, kolaborasi ini membantu dalam membagi muatan secara adil kepada pengirim (shipper) di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP).

"Platform digital ini diharapkan memberikan peluang yang lebih mudah karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan aplikasi Gojek," kata dia. Hal ini ia sampaikan usai memimpin Rapat Evaluasi Kuota Muatan dan Disparitas Harga Barang di Kantor PT Pelni Surabaya pada Minggu (3/11) lalu.

Kemenhub bersama seluruh stakeholder dan shipper mengevaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang. Berdasarkan evaluasi itu, disparitas harga di daerah 3TP cukup signifikan, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Halaman:
Reporter: Cindy Mutia Annur
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement