Asosiasi Fintech Berharap Menteri Baru Tak Menghambat Inovasi

Cindy Mutia Annur
23 Oktober 2019, 06:21
Aftech dan AFPI berharap menteri baru tak menghambat inovasi
Katadata/Cindy Mutia Annur
Ilustrasi, Asosiasi fintech pendanaan indonesia (AFPI) bersama keempat anggotanya yang baru memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) usai konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (16/5). Aftech dan AFPI berharap menteri baru tak menghambat inovasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal mengenalkan nama-nama yang masuk kabinet baru pagi hari ini (23/10). Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berharap menteri-menteri anyar ini tidak menghambat inovasi, khususnya di bisnis digital.

Direktur Aftech Tasa Nugraza Barley menilai, inovasi teknologi yang berkembang semakin cepat bakal menjadi tantangan tersendiri bagi menteri di bidang bisnis digital. “Karena itu butuh supervisi dan regulasi yang tidak menghambat inovasi,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (22/10) malam.

Para menteri juga harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Di satu sisi, juga tetap mendukung prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan konsumen.

Barley mengatakan, asosiasinya berharap agar pemerintah dapat meneruskan pendekatan prinsip-prinsip light touch atau kebijakan yang longgar terkait bisnis digital. Selain itu, diperlukan lingkungan usaha yang nyaman (safe harbor) dalam membangun kerangka kerja regulasi (regulatory framework), khususnya di sektor teknologi finansial (fintech). “Menurut kami pendekatan ini sudah baik,” katanya.

(Baca: Asosiasi E-Commerce Tanggapi Kabar Bisnis Digital Diurus Johnny Plate)

Sedangkan Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede menilai, belum meratanya pembangunan infrastruktur teknologi informasi (IT) menjadi tantangan menteri selanjutnya. Apalagi, menurutnya tarif layanan data atau internet di Indonesia masih tergolong mahal.

“Selain itu tingkat edukasi terkait pemanfaatan teknologi digital yang juga belum menjangkau ke daerah-daerah,” kata Tumbur.

Mewakili asosiasi, ia berharap pemerintah lebih masif dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan literasi digital di Indonesia. Selain itu, perlu koordinasi dengan cara yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah terkait pemberdayaan masyarakat, untuk masuk ke ekosistem berbasis digital.

Halaman:
Reporter: Cindy Mutia Annur
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...