Melanggar UU Persaingan di Malaysia, Grab Didenda Rp 292 Miliar

Komisi Persaingan Malaysia (Malaysia Competition Commission/MyCC) mendenda Grab senilai 86 juta ringgit atau sekitar Rp 292 miliar. Alasannya, decacorn asal Singapura itu dinilai melanggar regulasi terkait persaingan usaha.

Ketua MyCC Iskandar Ismail mengatakan bahwa Grab membatasi mitra pengemudinya untuk mempromosikan dan menyediakan layanan iklan kepada pesaingnya di industri berbagi tumpangan (ride-hailing). Karena itu, Grab dianggap melanggar pasal 10 Undang-Undang (UU) Persaingan.

"MyCC mencatat bahwa klausul pembatasan (terhadap mitra pengemudi) memiliki efek mendistorsi persaingan di pasar terkait,” kata dia dikutip dari Reuters, Kamis (3/10). Hal ini dinilai bisa mempersulit pemain lain untuk ekspansi.

MyCC memberi waktu 30 hari kepada Grab untuk menyampaikan keterangan terkait persoalan itu, terhitung sejak hari ini. Selain itu, jika Grab dianggap gagal mengatasi permasalahan ini, maka akan dikenakan denda keuangan harian 15 ribu ringgit.

(Baca: KPPU Gelar Sidang Dugaan Praktik Bisnis Tak Sehat Grab Akhir Agustus)

Iskandar mengatakan ada banyak aduan dari masyarakat terkait layanan Grab, terutama setelah merger dengan Uber. Karena itu. MyCC melakukan penyelidikan.

Mengacu pada regulasi terkait persaingan usaha di Malaysia, pemain yang dominan di pasar bukan merupakan pelanggaran hukum. Kecuali, perusahaan tersebut menyalahgunakan posisinya untuk menghambat pesaing lain di pasar.