Targetkan Sejuta Nelayan Berdaulat, Luhut Gaet Startup Teknologi
Pemerintah meluncurkan program satu juta nelayan berdaulat pada hari ini (8/4). Untuk mencapai target tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggaet perusahaan rintisan di bidang teknologi perikanan.
Luhut memang tidak menjelaskan secara rinci maksud dari nelayan berdaulat. Namun, ia melihat bahwa potensi kekayaan laut di Tanah Air belum sepenuhnya dinikmati oleh nelayan maupun masyarakat. Data dari United Nations Development Programs (UNDP) pada 2017 menunjukkan, kekayaan laut Indonesia mencapai US$ 2,5 triliun per tahun.
Karena minimnya pemanfaatan teknologi, potensi tersebut tak seluruhnya bisa diraih. “Baru tujuh persen dari potensi kekayaan tersebut yang dimanfaatkan,” kata Luhut saat Seminar Nasional bertajuk ‘Nelayan Indonesia Berdaulat melalui Dukungan Teknologi 4.0’ di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (8/4).
(Baca: Pemerintah Targetkan Satu Juta Petani dan Nelayan Go-Online Tahun Ini)
Selain itu, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa jumlah nelayan Indonesia mencapai 2,7 juta pada 2017. Akan tetapi, jumlah mereka, yang mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan, terus berkurang. Nelayan menyumbang 25 % dari total angka kemiskinan nasional.
Berkaca dari kondisi ini, Luhut pun menggelar program satu juta nelayan berdaulat pada 13-14 April di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat dan pada 20-21 April 2019 di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Para nelayan bakal diberi pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi perikanan.
(Baca: Prabowo Sebut Banyak Nelayan Miskin yang Berat Kehidupannya)
Dia berharap, program ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. “Dengan adanya teknologi ini dapat memudahkan bukan hanya bagi nelayan kelas atas saja, tetapi juga yang kelas bawah," ujarnya. Lewat program ini, ia optimistis tingkat pemanfaatan kekayaan laut Indonesia naik dari tujuh menjadi 17 %.
Selain itu, Luhut berharap Indonesia bisa menjadi Negara Poros Maritim Dunia, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Salah satu caranya dengan menggaet startup di bidang teknologi perikanan, seperti FishOn.
(Baca: KKP Siap Bangun 19 Pusat Penyuluhan Perikanan Budidaya)
CEO FishOn Fajar Widisasono mengatakan, perusahaannya menyediakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk kegiatan mencari hingga memasarkan hasil tangkapannya. "Aplikasi ini ibarat Gojek untuk nelayan. Gojek untuk cari penumpang, aplikasi kami untuk mencari ikan," ujarnya.
Aplikasi FishOn ini berbasis android, dengan beberapa fitur yang memudahkan nelayan. Fitur itu di antaranya pencarian, pengawetan, dan penjualan ikan. Selain itu, tersedia fitur komunikasi lewat chatting, pencatatan hasil tangkapan ikan (logbook), pembayaran elektronik, belanja di koperasi nelayan, dan permintaan bantuan dalam kondisi darurat (panic button).
(Baca: Perluas Akses Pembiayaan Petani-Nelayan, Pemerintah Siapkan KUR Khusus)
Fajar bercerita, lahirnya FishOn karena ia melihat nelayan Indonesia menghadapi beberapa persoalan. Misalnya, belum adanya dukungan teknologi untuk menemukan keberadaan ikan secara akurat, real time, dan berbiaya murah. Selain itu, hasil tangkapan nelayan cepat membusuk dan harga jual ikan di kalangan tengkulak masih sangat murah.
Program satu juta nelayan ini didukung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Asosiasi Pemerintah Bidang Kepulauan dan Pesisir Indonesia (Aspeksindo). Rencananya, program ini bakal digelar di 300 kabupaten/kota wilayah pesisir Indonesia dengan target peserta hingga 300 ribu nelayan pada akhir 2019.
