Tiongkok Balas AS yang Berencana 'Blokir' Raksasa Semikonduktor SMIC
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana membatasi ekspor kepada Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Pemerintah Tiongkok menentang rencana itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menuduh Trump melakukan upaya hegemoni secara terang-terangan atas teknologi global. "Kami telah membuat sikap serius terhadap penindasan AS yang tidak beralasan terhadap perusahaan Tiongkok," katanya dikutip dari CNBC Internasional, Senin (7/9).
Sikap AS dinilai bertentangan dengan sistem ekonomi pasar yang selama ini digembor-gemborkan oleh Negeri Paman Sam. "Ini tidak hanya melanggar aturan perdagangan internasional, rantai industri global, rantai pasokan, dan rantai nilai, tetapi juga merusak kepentingan nasional dan citra AS sendiri," kata Zhao.
Hanya, ia tidak memerinci tindakan apa yang akan dilakukan Tiongkok untuk membalas AS.
SMIC merupakan produsen semikonduktor terbesar di Negeri Panda. Sejak AS berencana ‘memblokir' SMIC, harga sahamnya anjlok hampir 23% di bursa Hong Kong, kemarin (7/9).
Departemen Pertahanan AS sedang mengkaji hubungan SMIC dengan militer Tiongkok. Mereka juga berdiskusi dengan lembaga lainnya, mengenai masuk tidaknya SMIC ke dalam daftar entitas yang dibatasi impornya atas produk tertentu asal Negeri Paman Sam.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan perusahaan teknologi Tiongkok. Apalagi, SMIC dipandang sebagai pemain kunci bagi Negeri Tirai Bambu untuk meningkatkan industri semikonduktor domestiknya.
Sebelum SMIC, AS membatasi akses Huawei Technologies untuk mendapatkan semikonduktor. AS juga menambahkan 38 afiliasi Huawei di 21 negara ke daftar hitam (blacklist) ekonomi. Alhasil, 152 afiliasi Huawei masuk daftar hitam terkait perdagangan di AS.
Akibat kebijakan itu, Huawei akan berhenti memproduksi cip (chipset) andalannya, Kirin pada bulan ini.
Tekanan itu datang di tengah upaya Tiongkok mengurangi ketergantungan teknologi AS. Pemerintah Negeri Panda berencana merilis cetak biru, China Standards 2035 pada tahun ini.
Cetak biru yang disebut ‘hype’ itu merupakan bagian dari rencana besar Tiongkok mengembangkan teknologi skala dunia. China Standards 2035 akan menjabarkan rencana pemerintah dalam menetapkan standar global terkait teknologi generasi mendatang.
Pelaksanaan China Standards 2035 memakan waktu 15 tahun. “Ini merupakan ambisi untuk menetapkan aturan skala dunia pada masa depan, terutama terkait teknologi saat memasuki era baru,” kata salah satu pendiri Horizon Advisory Emily de La Bruyere saat mengikuti acara podcast bertajuk ‘Beyond The Valley’ pada Juni lalu (22/6).
Sederet Balasan Tiongkok kepada AS
Selain menekan perusahaan teknologi di bidang perangkat, AS memberikan sanksi kepada para pengembang aplikasi asal Tiongkok seperti TikTok dan WeChat. Pemerintah Negeri Tirai Bambu pun mengambil beberapa tindakan.
Pada akhir Agustus lalu, pemerintah Tiongkok menetapkan aturan ekspor terkait teknologi baru di negaranya. Perusahaan yang hendak menjual saham ke korporasi asing memerlukan lisensi dari perusahaan induk.
Aturan itu berfokus pada teknologi yang dianggap sensitif oleh pemerintah Tiongkok. Ini utamanya terkait ekspor teknologi seperti analisis teks, pengenalan suara, dan saran konten tanpa lisensi dari pemerintah setempat.
Peraturan itu dinilai bakal berdampak pada penjualan operasional TikTok kepada perusahaan AS, seperti Microsoft dan Oracle. Sebab, TikTok memiliki teknologi untuk memahami minat pengguna untuk personalisasi platform.
Dikutip dari Wall Street Journal, Tiongkok juga dikabarkan akan meluncurkan inisiatif standar global pada keamanan data sendiri untuk melawan tekanan AS. Tiongkok akan membujuk negara-negara yang berpikiran sama , ntuk mengembangkan inisiatif keamanan data baru.
Pada Mei lalu, Tiongkok juga menempatkan perusahaan AS pada daftar entitas yang tidak dapat diandalkan. Hal ini sebagai balasan atas tekanan AS terhadap Huawei.
Pemerintah Tiongkok meluncurkan investigasi dan memberlakukan pembatasan pada perusahaan AS seperti Qualcomm, Cisco hingga Apple. Pemerintah juga menangguhkan pembelian pesawat dari Boeing.
"Tiongkok mengambil tindakan pencegahan yang tegas untuk melindungi hak-haknya yang sah," kata salah satu sumber di lingkungan pemerintah Tiongkok dikutip Global Times.
