Hakim AS Tunda Aturan Presiden Trump Memblokir TikTok
Hakim di Amerika Serikat (AS) menghentikan sementara perintah Presiden Donald Trump untuk memblokir aplikasi TikTok dari App Store dan Google Play Store. Alhasil, aplikasi buatan Tiongkok ini tak jadi diblokir dari toko aplikasi kemarin (27/9).
Keputusan untuk menghentikan sementara perintah Trump itu diambil oleh Hakim Carl Nichols. Hakim pengadilan untuk District of Columbia itu memutuskan pemblokiran berlaku pada 12 November, bukan kemarin.
“Pendapat tertulis secara rinci dari Nichols akan dirilis pada Senin,” demikian dikutip dari Reuters, Senin (28/9).
Departemen Kehakiman mengatakan, keputusan awal ini akan berpengaruh terhadap kebijakan Trump terkait TikTok.
Selain Nichols, hakim di California menunda kebijakan Trump terhadap TikTok dan WeChat. Sedangkan hakim lainnya di Pennsylvania memilih untuk tidak menunda.
Departemen perdagangan AS mengatakan akan mematuhi perintah tersebut. Selain itu, “telah mengambil langkah cepat untuk melakukannya,” kata departemen dalam pernyataan resminya.
Namun mereka tak menjelaskan akan mengajukan banding atau tidak.
Sedangkan TikTok mengaku senang atas keputusan hakim tersebut. Perusahaan bakal berfokus berdiskusi dengan pemerintah terkait pembentukan anak usaha, TikTok Global.
Presiden Trump memberikan waktu kepada pengembang TikTok, ByteDance untuk menjual operasional TikTok di AS maksimal 45 hari terhitung sejak 6 Agustus. Artinya, aplikasi ini akan diblokir pada 20 September.
Namun Trump menunda kebijakan itu menjadi 27 September, karena ByteDance berencana membentuk TikTok Global. Perusahaan asal AS, Oracle akan mempunyai 12,5% dan Walmart 7,5% saham.
Sedangkan pembentukan anak usaha itu belum terwujud hingga batas waktu yang diberikan Trump. Namun hakim AS memutuskan untuk menunda sementara kebijakan Trump, sehingga aplikasi TikTok masih dapat diunduh dan diperbarui di App Store maupun Google Play Store.
Trump memang sudah memberikan restu. Namun ByteDance masih harus meminta persetujuan pemerintah Tiongkok.
Sedangkan Beijing masih mengkhawatirkan persoalan teknologi algoritme TikTok. Pemerintah menerbitkan aturan ekspor terkait teknologi baru pada bulan lalu.
Pemerintah Tiongkok melarang ekspor teknologi yang dianggap sensitif seperti analisis teks, pengenalan suara, dan saran konten tanpa lisensi. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan lisensi jika ingin menjual saham ke korporasi asing.
Peraturan itu dinilai berdampak pada penjualan operasional TikTok kepada perusahaan AS. Sebab, TikTok memiliki teknologi untuk memahami minat pengguna yang dipersonalisasi.
Dalam pernyataan bersama, Oracle dan Walmart tidak mengungkapkan perihal akses terhadap teknologi algoritme inti TikTok. Yang disampaikan yakni Oracle akan berfokus pada komputasi awan (cloud) dan keamanan data pengguna.
Jika perusahaan AS mendapatkan akses atas algoritme itu, Tiongkok diperkirakan tidak memberikan izin. Hal ini menjadi rintangan lain bagi ByteDance, Oracle, dan Walmart untuk memuluskan kesepakatan.
