Presiden Trump Pengaruhi Lebih Banyak Negara Eropa untuk Blokir Huawei

Setelah Inggris, AS memengaruhi Prancis, Italia, Jerman untuk memblokir layanan 5G Huawei. Negara di Eropa Tengah dan Timur lebih dulu menghentikan layanan perusahaan asal Tiongkok itu.
Image title
Oleh Fahmi Ahmad Burhan
1 Oktober 2020, 09:55
Presiden Trump Pengaruhi Lebih Banyak Negara Eropa untuk Blokir Huawei
123RF.com
Ilustrasi Huawei

Inggris memutuskan untuk tidak menggunakan teknologi terbaru perusahaan asal Tiongkok, Huawei mulai tahun depan. Kini, Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, memengaruhi negara lainnya di Eropa untuk melakukan hal serupa.

Ada tiga sumber Reuters dari koalisi dan pemerintah mengatakan, Jerman sepakat melarang penggunaan solusi jaringan internet generasi kelima (5G) Huawei. “Prinsipnya untuk memperluas pengawasan tata kelola vendor dan teknologi ke Radio Access Networks (RAN) yang mendukung 5G,” dikutip dari Reuters, Rabu malam (30/9).

Surat kabar The Handelsblatt melaporkan, Kanselir Jerman Angela Merkel menyetujui formula penanganan vendor berisiko tinggi seperti Huawei. Lalu memasukkannya ke dalam Undang-undang (UU) Keamanan Teknologi Informasi.

Namun juru bicara Merkel Steffen Seibert menolak untuk mengomentari laporan Handelsblatt. Seibert mengatakan, standar keamanan berlaku untuk semua vendor, termasuk Huawei.

Pada Februari lalu, Merkel menyatakan menolak tekanan untuk mengadopsi kebijakan pemblokiran Huawei. Namun beberapa kalangan seperti ketua komite urusan luar negeri Jerman Norbert Röttgen meminta pemerintah mengkaji risiko keamanan perusahaan Tiongkok itu.

Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier juga sempat menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin melarang Huawei. Namun ia setuju untuk mengubah UU guna memastikan semua komponen yang digunakan dalam jaringan 5G aman.

Upaya pemerintah Jerman melarang teknologi Huawei tidak lepas dari peringatan AS pada awal tahun. Presiden Trump mengancam akan menyetop kerja sama terkait intelijen, dengan negara yang memakai layanan Huawei karena alasan keamanan.

Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell mengatakan, perusahaan asal Negeri Panda kemungkinan diminta mendukung agen keamanan pemerintah. Oleh karena itu, perangkat lunak Huawei dinilai rentan.

Selain Jerman, Italia berencana mengikuti saran AS terkait Huawei. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengadakan pertemuan, kemarin.

Pompeo mengatakan, AS mendesak Italia untuk mempertimbangkan risiko pengembangan 5G jika memakai jasa Huawei. Alasannya, Huawei dianggap terikat dengan Partai Komunis Tiongkok sehingga dinilai membahayakan keamananan serta privasi pengguna.

Luigi Di Maio mengaku, Italia menyadari kekhawatiran AS itu. “Kami sepenuhnya menyadari tanggung jawab yang dihadapi oleh setiap negara saat menangani keamanan,” katanya.

Atas tuduhan AS tersebut, Huawei mengaku siap diperiksa secara menyeluruh terkait risiko keamanan. "Kami akan membuka bagian dalam. Kami siap untuk dibedah guna menanggapi semua tekanan politik ini," kata President of Huawei Italy Luigi De Vecchis.

Ia menilai, tuduhan AS tidak berdasar. Huawei juga tak berniat meninggalkan pasar Italia dan sedang mempertimbangkan untuk menambahkan produk lebih lanjut diberbagai bidang seperti energi.

Sebelum Italia dan Jerman, Inggris lebih dulu memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan Huawei secara bertahap hingga 2027. Namun pemerintah membantah bahwa kebijakan itu berdasarkan desakan AS.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri di bidang Digital, Budaya, Media dan Olahraga Inggris Oliver Dowden mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan saran dari pakar siber, terkait keamanan.

"Semua orang dapat mengklaim keputusan tersebut itu, tetapi kami lakukan ini berdasarkan pada penilaian teknis oleh pusat keamanan siber nasional,” kata Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock, Juli (16/7) lalu.

Negara lainnya, Prancis memilih cara halus untuk menahan Huawei. Negara itu tidak langsung melarang teknologi Huawei, tetapi mendorong operator terlebih dahulu.

Pemerintah juga hanya memberikan otorisasi sementara hingga delapan tahun kepada operator untuk menggunakan Huawei. "Tidak akan ada larangan total," kata Kepala Badan Siber Prancis ANSSI Guillaume.

Menteri keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan, pemerintah mendorong operator untuk tidak memakai Huawei. Alasannya, khawatir informasi sensitif seperti data pribadi pelanggan dapat diakses.

Perusahaan jaringan yang dikontrol negara pun telah menunjuk pesaing Huawei seperti Nokia dan Ericsson.

AS berhasil mendorong negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur untuk meninggalkan Huawei. Romania, Polandia, Republik Ceko, Latvia dan Estonia telah menandatangani pernyataan bersama dengan pemerintah AS mengenai keamanan 5G.

Negara-negara tersebut berjanji tidak akan mengizinkan perusahaan yang tunduk pada campur tangan asing, mengakses pasar mereka. Tahun lalu, Polandia menangkap karyawan Huawei di Warsawa atas tuduhan mata-mata.

Mereka juga menyerukan Uni Eropa dan NATO untuk mengembangkan sikap bersama terhadap Huawei.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan

Video Pilihan

Artikel Terkait