Empat Langkah BI Perluas Adopsi Kode QR Standar di Daerah

Saat ini, lima juta gerai menggunakan kode QR standar atau QRIS. BI menerapkan sejumlah cara untuk memperluas adopsi metode pembayaran ini, khususnya di daerah.
Image title
Oleh Fahmi Ahmad Burhan
27 Oktober 2020, 16:31
Strategi BI Perluas Adopsi Kode QR Standar di Daerah
ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/aww.
Penjaga loket menunjukan kode pembayaran digital di pintu masuk objek wisata alam Lombongo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Minggu (12/7/2020).

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Bank Indonesia (BI) mencatat, sekitar lima juta pedagang (merchant) di Indonesia menggunakan kode Quick Response standar atau QRIS. Bank sentral pun menerapkan sejumlah strategi untuk memperluas adopsi QRIS, terutama di daerah.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem pembayaran BI Filianingsih Hendarta berfokus menyosialisasikan penggunaan QRIS di daerah secara online saat pandemi corona. “Bersama kantor perwakilan di daerah, mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama, untuk menggunakan QRIS," ujarnya dalam acara virtual bertajuk ‘Strategi Platform Digital Membangkitkan Bangga Buatan Indonesia’, Selasa (27/10).

Ia berulang kali mengatakan bahwa QRIS mempermudah pedagang dalam bertransaksi. “Cepat, aman, dan higienis. Bisa tanpa kontak fisik saat pandemi virus corona,” kata Fili.

Untuk memperluas pemakaian QRIS, pertama, pelaku UMKM di daerah akan dipermudah mendapatkan kredit karena transaksinya tercatat. Data-data ini bisa menjadi pertimbangan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menilai risiko kredit (credit scoring). Informasi-informasi itu yang terus disampaikan kepada masyarakat di daerah, melalui sosialisasi langsung maupun virtual.

Kemudian, BI menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk memperluas adopsi QRIS, seperti untuk membayar pajak dan retribusi daerah. “Terbukti cepat penggunaaannya," ujar dia.

Ketiga, bank sentral berkerja sama dengan pengelola destinasi wisata di daerah seperti Bali dan Yogyakarta untuk menerapkan QRIS. Ini digunakan sebagai metode pembayaran. Untuk membeli tiket, transportasi, souvenir, hotel hingga restoran. 

Keempat, BI menghapus biaya transaksi atau merchant discount rate (MDR) 0,75%. Fasilitas ini awalnya hanya berlaku hingga September, tetapi diperpanjang menjadi akhir tahun. Harapannya, ada lebih banyak UMKM yang mengadopsi QRIS.

Saat ini, QRIS digunakan oleh lima juta penjual yang 85% di antaranya merupakan pelaku UMKM. Metode pembayaran ini juga sudah menjangkau 34 provinsi dan 489 kabupaten/kota. 

Sedangkan pada Juli lalu jumlahnya kurang dari empat juta pedagang, sebagaimana tertera pada Databoks berikut:

Awal Oktober lalu, Deputi Gubernur BI Doni P Joewono mengatakan bahwa volume transaksi QRIS hampir 11 juta, "sementara nilainya Rp 790 miliar" katanya dalam Webinar Karya Kreatif Indonesia BI, tiga pekan lalu (9/10).

Regulator berencana memperluas layanan QRIS menjadi antarnegara. BI sudah berdiskusi dengan bank sentral Thailand dan Malaysia untuk menyediakan kode QR standar.

BI berencana menjalin komunikasi dengan bank sentral Arab Saudi, India hingga Jepang. Ini agar pengguna bisa memindai kode QR di gerai di masing-masing negara menggunakan dompet digital yang terdaftar di BI.

BI menyasar wisatawan mancanegara terutama asal ASEAN, Tiongkok, India, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang untuk dapat memindai kode QR berbasis QRIS di Tanah Air. Selain itu, membidik Tenaga Kerja Indonesia (TKI), jemaah haji, dan wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait