Peluang Fintech Salurkan Bansos Terhadang Regulasi

Fahmi Ahmad Burhan
19 November 2020, 17:30
fintech, bansos, regulasi
Katadata
Ilustrasi. Fintech berperan dalam menyalurkan bansos terhadang regulasi.

Perusahaan teknologi finansial (fintech), khususnya pembayaran, dinilai potensial untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos). Ini karena banyaknya jumlah pengguna ponsel pintar (smartphone) dan internet, hingga pengelolaan data berbasis teknologi. Namun, startup sektor ini menghadapi empat tantangan untuk dapat mendistribusikan bansos.

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Dulung mengatakan, pemerintah mencari cara agar penyaluran bansos menjadi lebih efisien. Ini karena jumlah penerimanya meningkat di tengah pandemi corona.

Advertisement

Kementerian sempat menggandeng PT Pos Indonesia dan perusahaan layanan on-demand, Gojek dan Grab untuk menyalurkan paket sembako kepada dua juta lebih keluarga miskin di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang terkena dampak pandemi Covid-19

Namun, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 60,3% responden menilai penyaluran bansos terkait virus corona belum tepat sasaran. Angkanya tertera pada Databoks di bawah ini:

Kementerian pun berencana untuk berkolaborasi dengan fintech dalam menyalurkan bansos. “Utamanya di kota-kota besar," kata Andi dalam acara virtual Fintech Talk, Rabu (18/11).

Penyaluran bansos melalui platform fintech dinilai lebih efektif dan efisien, mengingat jumlah pengguna ponsel pintar di Indonesia cukup besar. Selain itu, berdasarkan survei internal kementerian, 90% penerima bantuan memiliki handphone.

Selain itu, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Tanah Air meningkat 8,9% dibandingkan 2018, menjadi 196,7 juta per kuartal II tahun ini.

Dengan kedua pertimbangan tersebut, penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin melalui fintech dinilai lebih efektif dan efisien. Apalagi, hanya satu juta penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) yang memiliki rekening bank.

“Penyaluran dana masih menggunakan perbankan dan penyalurannya konvensional. Kami sadar prosesnya menjadi lambat,” kata Andi.

Di satu sisi, jumlah penerima bansos melonjak saat pandemi Covid-19. Jumlah penerima PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Begitu juga dengan nilainya meningkat 25%.

Jumlah penerima program bantuan pangan non-tunai (BPNT) juga naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Kemudian, penerima kartu sembako bertambah dari 12,5 juta menjadi 20 juta. Sedangkan nilainya meningkat 30% menjadi Rp 200 ribu.

FINALISASI PEMBERIAN BLT
FINALISASI PEMBERIAN BLT (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.)

Selain yang reguler, pemerintah meluncurkan program bansos khusus bagi warga yang terpukul pagebluk Covid-19. Pertama, sembako dari pemerintah pusat untuk 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta senilai Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan.

Kedua, Rp 600 ribu per bulan selama satu kuartal untuk 1,6 juta warga di Bodetabek. Terakhir, bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan bagi sembilan juta keluarga di luar Jabodetabek.

Ada juga bantuan berupa listrik gratis bagi 24 juta pelanggan golongan 450 VA. Selain itu, diskon tarif 50% untuk tujuh juta konsumen golongan 900 VA.

Bansos pekerja swasta
Bansos pekerja swasta (Katadata)

Kemensos pun berdiskusi dengan perusahaan fintech pembayaran berpelat merah, Finarya atau LinkAja. "Mencari cara bagaimana kemungkinan menyalurkan bansos lewat fintech. Ini juga kan berhubungan dengan himpunan milik negara (Himbara)," ujarnya.

Selain karena besarnya jumlah pengguna smartphone dan internet, fintech dinilai bisa mengatasi persoalan data. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa data menjadi hambatan penyaluran bansos. 

"Selama ini terhambat karena data kementerian, lembaga, perbankan berbeda," ujar Sri Mulyani, dalam acara Fintech Summit 2020, pekan lalu (11/11). Datanya juga belum diperbarui sejak 2015.

Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sepakat bahwa fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat penyaluran bansos. Saat ini, sudah dilakukan melalui program kartu prakerja.

Berdasarkan hasil evaluasi kedua terkait program kartu prakerja, 5,3 juta penerima manfaat telah mempunyai rekening bank atau dompet digital (e-wallet).

Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement