Google Mau Bayar Konten Berita di Prancis, tapi ‘Protes’ di Australia
Google setuju untuk membayar penerbit di Prancis atas konten berita yang ditampilkan di platform. Namun, raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) ini mengancam akan menutup layanan mesin pencarian di Australia untuk kebijakan serupa.
Pemerintah Australia sedang dalam proses untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang memaksa raksasa teknologi menegosiasikan pembayaran dengan penerbit dan penyiar lokal atas konten berita yang ditampilkan di platform. Jika tidak mencapai kesepakatan, arbitrator yang ditunjuk oleh pemerintah akan memutuskan harganya.
Google memprotes regulasi tersebut. “Ditambah dengan risiko finansial dan operasional yang tidak dapat dikelola jika versi ‘kode etik wajib’ ini menjadi UU, itu tidak memberi kami pilihan selain berhenti menyediakan Google Search di Australia,” kata Direktur Pelaksana Google untuk Australia dan Selandia Baru Mel Silva kepada komite senat, dikutip dari Reuters, Jumat (22/1).
Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegur Google atas ancaman tersebut. “Orang-orang yang ingin bekerja dengan di Australia, terima kasih banyak. Tapi kami tidak menanggapi ancaman," kata dia kepada wartawan.
Google menilai, regulasi itu terlalu luas. Tanpa revisi RUU, menawarkan alat pencarian yang terbatas akan terlalu berisiko.
Anak usaha Alphabet Inc itu tidak mengungkapkan pendapatan di Australia. Akan tetapi, iklan di Google Search menyumbang pendapatan dan laba terbesar secara global.
Pemerintah AS pun meminta Australia membatalkan usulan UU tersebut. AS berharap otoritas Negeri Kanguru mengkaji kembali aturan ini.
Asisten perwakilan perdagangan AS Daniel Bahar dan Karl Ehlers menyarankan Australia untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pasar industri media dan iklan. Jika dirasa perlu, “keduanya mengusulkan Australia menerapkan kode etik sukarela ketimbang memaksa,” demikian dikutip dari Reuters, Selasa lalu (19/1).
Meski begitu, Google setuju untuk membayar konten berita di Prancis. Kebijakan ini mengacu pada peraturan terkait hak cipta di Uni Eropa yang diterbitkan pada 2019.
