Kominfo Gaet MA, Kejaksaan, dan Polisi untuk Susun Pedoman UU ITE

Jokowi membuka peluang untuk merevisi UU ITE. Kominfo pun mendorong MA, kejaksaan hingga kepolisian untuk membuat pedoman penafsiran UU ITE.
Image title
17 Februari 2021, 18:49
Kominfo Gaet MA, Kejaksaan, Polisi untuk Buat Pedoman UU ITE
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memberikan sambutan dalam pembukaan diskusi publik bertajuk Telemedisin Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2020).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menggaet Mahkamah Agung, Kejaksaan hingga kepolisian untuk membuat pedoman penafsiran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 ini.

"Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait dalam membuat pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE. Ini supaya lebih jelas dalam penafsiran," kata Johnny dalam siaran pers, Selasa (16/2).

Johnny juga mengatakan, pemerintah akan lebih selektif dalam menerima laporan terkait pelanggaran UU ITE. Sebab, banyak pihak yang menganggap bahwa UU ITE multitafsir.

"Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati," kata Johnny.

Ia mengatakan, UU ITE sebenarnya dibuat dengan semangat agar ruang digital ‘bersih’. Regulasi ini pun telah melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, pengaturan dalam beleid itu sudah konstitusional.

UU ITE juga merupakan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini seperti KUHP. Pemerintah dan DPR pun telah merevisi regulasi ini pada 2016 lalu, yang merujuk ke beberapa putusan MK.

"Namun, jika dalam perjalanannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka kemungkinan revisi UU ITE terbuka. Kami mendukung, sesuai arahan presiden," ujar Johnny.

Sebelumnya, Jokowi membuka peluang untuk merevisi UU ITE karena banyak masyarakat yang melapor. Namun, proses hukumnya dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini. Utamanya, menghapus pasal-pasal karet," ujar Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Senin lalu (15/2). 

Pasal karet tersebut bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda, sehingga interpretasi dapat dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, ia berharap Polri lebih selektif dalam menyikapi laporan pelanggaran UU ITE.

Ia meminta Polri berhati-hati terhadap pasal yang menimbulkan multitafsir. "Harus diterjemahkan secara hati-hati," ujar dia.

Presiden juga meminta adanya pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE. Kapolri pun diminta meningkatkan pengawasan agar implementasi aturan ini bisa diterapkan secara konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. 

Ia mengingatkan, TNI dan Polri untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi. "Negara kita adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Ini negara hukum yang menjalankan hukum seadil-adilnya," kata Jokowi. 

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait