Digugat Perusahaan Properti Rp 90 M, Bukalapak Bantah Langgar Hukum

Bukalapak digugat oleh Harmas Jalesveva ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Rp 90,32 miliar. Unicorn ini membantah memakai jasa perusahaan properti itu.
Image title
26 Maret 2021, 10:46
Digugat Perusahaan Properti Rp 90 M, Bukalapak Bantah Langgar Hukum
ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR
Karyawan menunjukkan fitur pembelian tiket Kereta Api (KA) Bandara pada aplikasi Bukalapak dengan menggunakan gawai saat perjalanan dari Stasiun BNI City menuju ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Startup e-commerce, Bukalapak digugat oleh perusahaan properti PT Harmas Jalesveva ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Rp 90,32 miliar. Unicorn Tanah Air ini membantah telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Selain itu, "Bukalapak tidak menggunakan jasa PT Harmas Jalesveva," kata VP of Legal, Public Policy and Regulatory Affairs Bukalapak Perdana Arning Saputro kepada Katadata.co.id, Jumat (26/3). 

Bahkan, ia menyampaikan bahwa perusahaan properti itu masih memiliki kewajiban yang perlu dipenuhi terhadap Bukalapak. Oleh karena itu, Bukalapak sebenarnya berhak mengambil langkah hukum atas hal ini.

"Untuk itu, kami menegaskan bahwa perusahaan akan melakukan upaya untuk memperoleh hak-hak sesuai dengan koridor hukum," kata Perdana.

Sedangkan berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, PT Harmas Jalesveva mendaftarkan gugatan terhadap Bukalapak pada Rabu (24/3). Gugatan bernomor 294/Pdt.G/2021/PN JKT itu dilayangkan Harmas, karena Bukalapak dianggap melakukan tindakan melawan hukum.

Perusahaan properti itu juga menggugat PT Leads Property Services Indonesia.

Mengacu petitum, penggugat dalam hal ini Harmas Jalesveva, meminta pengadilan menyatakan bahwa tergugat I yakni Bukalapak dan II, Leads Property Services Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan secara hukum bahwa tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)," demikian isi gugatan dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan.

Penggugat juga meminta pengadilan menghukum tergugat I dengan membayar kerugian materil Rp 90,32 miliar. Sedangkan tergugat II diminta membayar Rp 3,12 miliar.

Harmas Jalesveva juga meminta pengadilan menghukum kedua tergugat dengan membayar tunai dan seketika atas kerugian immateril Rp. 77,5 miliar kepada penggugat.

Penggugat meminta agar pengadilan menyita saham Bukalapak 75% dari total secara akumulatif sebagai jaminan atas putusan perkara.

Dalam petitum juga disebutkan bahwa penggugat meminta Bukalapak dinyatakan secara sah tidak mampu melunasi utang atas hak-hak penggugat Rp 165,82 miliar. Selain itu, menyatakan tergugat II secara sah tidak mampu melunasi utang Rp 3,12 miliar.

Harmas Jalesveva merupakan perusahaan properti yang pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartment, Admiralty Residence, Kemang Sovereign hingga Millenium Hotel.

Mengacu pada berkas perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Harmas Jalesveva, pernah dinyatakan pailit. Ini karena adanya gugatan dari dua pembeli unit apartemen Tower C. Namun, setelahnya kedua belah pihak mengadakan perjanjian damai.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Video Pilihan

Artikel Terkait