Pemerintah Ingin Fintech Ikut Salurkan Bansos, tapi Ada 6 Tantangan
Pemerintah berencana melibatkan startup teknologi finansial (fintech) untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos). Namun, ada enam tantangan yang harus diatasi yakni infrastruktur hingga keamanan siber.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan, pemerintah sudah mengkaji kemungkinan fintech menyalurkan bansos. Selain itu, telah menjalankan sejumlah proyek percontohan terkait ini.
Proyek government to people (G2P) 4.0 itu seperti penyaluran sembako non-tunai dengan lima opsi pembayaran yakni nomor ponsel (simcard), near-field communication (NFC), kartu, kode quick response (QR Code), dan rekening ponsel dalam program Simpanan Keluarga Sejahtera.
Suprayoga menilai bahwa keterlibatan fintech dalam penyaluran bansos penting, terutama pandemi Covid-19. Sebab, penyalurannya dapat dilakukan tanpa kontak fisik sehingga meminimalkan risiko tertular virus corona.
Apalagi, jumlah masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) bertambah saat pandemi corona. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pun lebih beragam.
"Jadi, mau tidak mau harus ada penyaluran bantuan yang memanfaatkan teknologi fintech," kata Suprayoga dalam acara AFTECH Expert Gym, Jumat (26/3).
Pada tahun lalu, jumlah penerima bantuan program leluarga harapan (PKH) naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Begitu juga dengan nilainya yang meningkat 25%.
Jumlah penerima program bantuan pangan non-tunai (BPNT) juga naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Kemudian, penerima kartu sembako bertambah dari 12,5 juta menjadi 20 juta. Sedangkan nilainya meningkat 30% menjadi Rp 200 ribu.
Selain bantuan reguler, pemerintah juga meluncurkan program bansos khusus bagi warga yang terpukul pagebluk Covid-19. Pertama, sembako dari pemerintah pusat untuk 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta senilai Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan.
Kedua, Rp 600 ribu per bulan selama satu kuartal untuk 1,6 juta warga di Bodetabek. Terakhir, bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan bagi sembilan juta keluarga di luar Jabodetabek
Ada juga bantuan berupa listrik gratis bagi 24 juta pelanggan golongan 450 VA. Selain itu, diskon tarif 50% untuk tujuh juta konsumen golongan 900 VA.
