Tangkal Monopoli, AS Ingin Larang Raksasa Teknologi Lakukan Akuisisi

Senator AS mengusulkan raksasa teknologi seperti Google, Facebook hingga Amazon tak bisa mengakuisisi perusahaan lain. AS, Tiongkok, dan Eropa gencar menerapkan aturan untuk mengantisipasi monopoli.
Desy Setyowati
13 April 2021, 12:01
Khawatir Monopoli, AS Ingin Larang Raksasa Teknologi Beli Perusahaan
Arief Kamaludin (Katadata)
Logo Google

Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok gencar mengkaji kebijakan untuk mengantisipasi monopoli di sektor teknologi. Senator AS Josh Hawley bahkan mengusulkan agar raksasa teknologi dilarang merger dan akuisisi dengan perusahaan mana pun dengan nilai pasar lebih dari US$ 100 miliar.

Reuters melaporkan, setidaknya ada lima raksasa teknologi yang terkena dampak aturan tersebut, jika jadi diterbitkan. Kelimanya yakni Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc, dan induk Google, Alphabet Inc.

Josh menuduh perusahaan media sosial raksasa menahan suara konservatif. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar para ‘big tech’ dilarang membeli korporasi lain.

Advertisement

Reuters mencatat, usulan anggota Partai Republik itu sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Senator Demokrat Amy Klobuchar melalui RUU antimonopoli pada Februari. Aturan melarang raksasa teknologi membeli perusahaan lain masuk dalam draf regulasi ini.

Josh menilai, usulannya jauh lebih ‘kerasa’ terhadap raksasa teknologi. Namun, ia mau bekerja sama dengan Amy untuk meloloskan rancangan aturan tersebut.

"Saya bersedia bekerja dengannya dan siapa pun dari pihak mana pun dan latar belakang apa pun. Saya sangat menyukai apa yang Senator Amy usulkan,” kata dia dikutip dari Reuters, Selasa (13/4).

Selain AS, Eropa khawatir raksasa teknologi melakukan tindakan monopoli. Yang terbaru, Komisi Uni Eropa menyelidiki akuisisi startup Kustomer oleh Facebook pada akhir tahun lalu. Otoritas khawatir, aksi korporasi ini menimbulkan persaingan tidak sehat atau pelanggaran data pribadi.

Juru bicara Komisi Uni Eropa mengatakan, pemeriksaan tersebut berdasarkan permintaan dari negara anggota yakni Austria pada 31 Maret. Penyelidikan ini juga mengacu pada pasal 22 tentang mekanisme yang memungkinkan negara-negara anggota Uni Eropa menandai transaksi.

"Kami menerima permintaan rujukan dari Austria," kata juru bicara Komisi dikutip dari Reuters, pekan lalu (6/4).

Setelah permintaan tersebut, komisi memiliki 15 hari kerja untuk menyelidiki aksi korporasi itu. Setelah itu, memberi tahu penegak hukum di bidang persaingan usaha Uni Eropa. "Apakah akan menerima atau menolak rujukan," ujarnya.

Tiongkok pun gencar menerapkan kebijakan antimonopoli. Beijing memeriksa Alibaba terkait dugaan monopoli dan meminta anak usaha, Ant Group untuk menunda pencatatan saham perdana alias IPO.

Yang terbaru, Badan Regulasi Pasar Tiongkok (SAMR) Tiongkok mendenda Alibaba. SAMR kemudian menambah 20 hingga 30 pekerja. "Ditingkatkan dari jumlah saat ini 40 orang," kata dua orang yang mengetahui masalah tersebut dikutip dari Reuters, Minggu (11/4).

SAMR juga mencari tambahan tenaga kerja dari badan pemerintah lainnya untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan penyelidikan ekstensif. Sekaligus mendelegasikan kewenangan peninjauan kasus ke biro lokalnya.

Peneliti di Institut Strategi Nasional Universitas Tsinghua Liu Xu menilai bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dan anggaran diperlukan oleh regulator guna mendorong upaya tindakan tegas kepada perusahaan teknologi yang melakukan monopoli.

"Jika tidak, regulator tidak akan dapat menangani banyak kasus sekaligus. Publik pun akan mempertanyakan seberapa transparan proses penyelidikannya,” kata Liu.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait