Menteri Kominfo Minta Pemda Buat Regulasi untuk Dukung Adopsi 5G
Indonesia telah menyelenggarakan jaringan internet generasi kelima alias 5G secara terbatas sejak pekan lalu (27/5). Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate meminta pemerintah daerah (pemda) membuat regulasi khusus untuk mendukung adopsi teknologi ini.
Johnny menjelaskan, pengembangan 5G membutuhkan infrastruktur seperti micro cell, fiberisasi Base Transceiver Station (BTS), dan transmiter. “Maka kerja sama dengan pemda menjadi penting, agar regulasi yang mendukung kemudahan pengembangan infrastruktur 5G,” kata dia dalam acara peresmian layanan Telkomsel 5G di Solo, Kamis (3/6).
Ia mencontohkan regulasi yang dimaksud, yakni memudahkan micro cell dipasang di gedung, tiang listrik atau bahkan lampu lalu lintas. Dengan adanya aturan khusus, ia berharap pengembangan infrastruktur 5G tidak tumpang tindih dan ada perencanaan tata kota yang baik.
“Jadi, keasrian kota tetap terjaga, di samping 4G dan 5G berkembang,” kata Johnny.
Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memperingati hari kelahiran Pancasila pada Selasa (1/6), bahwa pengembangan 5G tetap memperhatikan dampak dan mitigasi risiko. “Ini agar penerapan 5G bermanfaat untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemda harus memfasilitasi dan memudahkan pelaku usaha dalam membangun infrastruktur digital.
Selama ini, perusahaan telekomunikasi mengeluhkan perihal regulasi pempus dan pemda yang tidak harmonis. Hal ini menyulitkan mereka untuk membangun BTS dan fiberisasi, serta menambah biaya.
Di satu sisi, pemerintah mendorong operator seluler untuk fiberisasi atau memodernisasi jaringan dengan cara menghubungkan BTS melalui jalur fiber. Langkah ini akan mengoptimalkan pengiriman data, sehingga mendukung penerapan 5G.
Pada kesempatan itu, Johnny menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menyediakan internet di seluruh Indonesia. Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menargetkan seluruh desa mendapatkan akses 4G pada 2022.
Target tersebut lebih cepat dibandingkan rencana awal 2032. “Kominfo akan meneruskan fondasi transformasi digital berbasis pada tulang punggung jaringan 4G. Jangan membenturkan 4G dan 5G,” kata Johnny.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan 5G merupakan terobosan yang harus dilakukan, di samping tetap menggencarkan pembangunan jaringan 4G di daerah. “Jangan disalahpahami dan ada pertanyaan, ‘untuk apa memulai 5G jika 4G belum selesai atau kecepatan masih lambat?’. Ini terobosan,” ujar dia.
Johnny menyampaikan, adopsi 5G akan disesuaikan dengan kematangan ekosistem suatu wilayah. Sejauh ini, teknologi teranyar itu baru tersedia di sembilan kota, termasuk Solo dan Jakarta.
