India Sebut Twitter Pembangkang karena Tandai Cuitan Partai Penguasa

India menyebut Twitter membangkang karena menandai cuitan beberapa politisi partai penguasa. Padahal, April lalu pengembang media sosial ini menyensor sejumlah konten atas permintaan pemerintah.
Image title
17 Juni 2021, 11:00
India Sebut Twitter Pembangkang karena Tandai Cuitan Partai Penguasa
YouTube
Logo Twitter

Pemerintah India menyebut Twitter sebagai pembangkang dan tidak menaati aturan terkait konten media sosial. Ini karena perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu menandai cuitan para politisi partai penguasa, sebagai konten yang dimanipulasi.

Menteri Teknologi India Ravi Shankar Prasad menilai, Twitter sengaja membangkang dan tidak mengikuti aturan baru terkait media sosial. "Twitter gagal mematuhi aturan pedoman perantara yang mulai berlaku 26 Mei,” katanya dikutip dari Al-Jazeera, Rabu (16/6).

Aturan itu bertujuan mengatur konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter. India ingin para pengembang aplikasi lebih bertanggung jawab terhadap permintaan hukum untuk penghapusan konten di platform secara cepat.

Setelah regulasi terbit, Twitter menandai cuitan politisi dari partai penguasa Partai Bharatiya Janata (BJP) sebagai konten yang dimanipulasi. Unggahan ini tentang bagian dari dokumen yang diklaim buatan partai oposisi untuk mendiskreditkan penanganan pandemi oleh pemerintah.

Advertisement

Cuitan tersebut kemudian dibantah oleh beberapa politisi partai oposisi. Mereka menduga bahwa dokumen itu dipalsukan dan disebar oleh partai penguasa.

Twitter menanggapi sanggahan itu dengan menandai cuitan partai penguasa sebagai konten yang dimanipulasi. Ravi menilai, perusahaan bias. "Ditandai hanya jika itu sesuai dengan suka dan tidak suka," ujarnya.

Selain itu, Twitter dianggap tidak segera menghapus cuitan yang berisiko. Pada pekan lalu (5/6), muncul dugaan adanya penyerangan terhadap seorang pria Muslim lanjut usia bernama Sufi Abdul Samad.

Pria itu bercerita di Twitter, janggutnya dipotong dan dipaksa meneriakkan ‘Vande Matram’ dan ‘Jai Shri Ram’ oleh kelompok yang menyerang. Namun, kepolisian mengatakan bahwa ia berbohong dan tidak ada penyerangan seperti yang disebutkan.

Meski begitu, Twitter tidak segera menghapus konten bohong itu. Ravi menilai, pengembang media sosial itu tak taat aturan pemerintah India.

Tuduhan bahwa Twitter membangkang dan tak taat aturan disampaikan, meski pengembang media sosial itu telah menyensor sejumlah cuitan yang mengkritik pemerintah terkait penanganan pandemi pada April lalu. Beberapa yang disensor seperti anggota parlemen Revnath Reddy, menteri negara bagian Benggala Barat Moloy Ghatak, dan pembuat film Avinash Das. 

Cuitan Moloy Ghatak yang disensor berbunyi, “India tidak akan pernah memaafkan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang meremehkan kondisi pandemi di negara ini dan membiarkan begitu banyak orang mati karena kesalahan manajemen.”

Ia juga mengkritik keputusan Modi mengekspor jutaan vaksin Covid-19 di saat India mengalami krisis kesehatan akibat virus corona.

Di tengah tuduhan bahwa Twitter membangkang, Associate fellow di Observer Research Foundation’s (ORF) Trisha Ray justru menyoroti aturan baru terkait media sosial di India. Ia menilai, regulasi ini tidak memiliki kejelasan dalam hal parameter. 

"Interpretasi menjadi luas dan beragam. Ini kerap menjadi ‘palu untuk mencari paku’," kata Ray dikutip dari CNBC Internasional, pada April (20/4).

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait